TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengajak Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bertemu menyusul pernyataan soal ketidaknetralan BIN, TNI, dan Polri di Pilkada.

"Tentu para tokoh yang sekarang masih mencurigai ada rekayasa-rekayasa politik boleh nanti bertemu dengan saya, berbincang bincang," ujar Wiranto di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin, 25 Mei 2018.

Pada Sabtu 23 Juni, SBY secara terang-terangan menyebut lembaga negara BIN, TNI dan Polri tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi. Salah satu buktinya, SBY mempertanyakan penggeledahan rumah dinas mantan wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar oleh penjabat Gubernur M. Iriawan.

Baca juga: Wiranto-SBY Bertemu, PDIP: Demokrat Gabung Memperkuat Jokowi

Meski SBY tidak merinci kapan dan maksud tujuan penjabat Gubernur Jawa Barat menggeledah rumah dinas Deddy Mizwar, ia mengatakan hal tersebut diduga sebagai salah satu bukti jika lembaga negara BIN, TNI dan Polri tidak netral dalam pilkada.

Selain itu, Partai Demokrat juga mempersoalkan pengangkatan M. Iriawan menjadi pejabat gubernur. Partai pemenang pemilu 2009 itu bahkan akan mengajukan hak angket ke DPR mengenai polemik ini.

Menurut Wiranto, pengangkatan M. Iriawan menjadi penjabat gubernur sudah dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Selain itu, pengangkatan ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. "Sehingga muncul satu keputusan untuk menempatkan seorang perwira polisi sebagai penjabat gubernur di Jabar," katanya.

Baca juga: Wiranto Bertemu SBY, PDIP: Menjelang Pilpres Seksi Sibuk Itu Ada

Wiranto mengatakan pengangkatan M. Iriawan tentu dengan alasan yang matang. Menurut dia, Jawa Barat butuh pejabat yang paham secara menyeluruh kondisi wilayah itu. "Aparat polisi pasti paham masalah itu, jadi bukan dalam rangka upaya memenangkan paslon," ucapnya.

Wiranto juga berujar tidak ada niat pemerintah untuk mengambil kesempatan dalam pengangkatan aparat jadi penjabat gubernur. Pemerintah, kata Wiranto, tidak ada niat untuk merekayasa dan mendapat keuntungan politik dari penempatan itu.