TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat melakukan aksi boikot terhadap keputusan pemerintah yang melantik Komisaris Jenderal M. Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin 18 Juni 2018.

Sebanyak 11 anggota dewan dari Partai Gerindra memutuskan absen di acara pelantikan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tersebut.

Baca juga: Alasan Tjahjo Kumolo Ajukan Lagi Iriawan Jadi Gubernur Jawa Barat

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Ricky Kurniawan mengatakan, aksi boikot itu bentuk perlawanan terhadap keputusan pemerintah. "Kami patuh terhadap instruksi struktur partai dari DPD sampai DPP," katanya, Senin malam, 18 Juni 2018.

Mereka mempersoalkan status Iriawan yang berlatar profesi di kepolisian. Keputusan boikot dengan absen hadir secara total itu hanya berlaku di internal partai. "Kami tidak mengajak partai lain," katanya.

Sebelumnya kata Ricky, ada spekulasi pemerintah akan menunjuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai Penjabat untuk menggantikan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur yang habis masa kerjanya pada 13 Juni lalu. Penjabat Gubernur bekerja hingga Gubernur terpilih dan wakilnya dilantik pasca pemilihan gubernur Jawa Barat pada 27 Juni 2018. "Kalau Sekda bisa diterima dan netral," katanya.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Kritik Tjahjo Kumolo soal Penunjukan Iriawan

Penunjukan M. Iriawan yang mantan Kapolda Jabar itu, kata Rifky membuat sebagian masyarakat berspekulasi soal netralitasnya dalam Pilkada Jabar 2018. Apalagi ada mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan yang ikut kontes sebagai Wakil Gubernur bersama calon Gubernur TB Hasanuddin sokongan PDIP. "Sesama mantan Kapolda, ada juga jiwa corsa," katanya.

Menurut Rifky, spekulasi itu bukan berburuk sangka. Menurutnya dalam agama Islam, penempatan Iriawan oleh pemerintah masuk dalam kondisi fitnah. "Seperti kalau saya masuk kamar mandi bersama perempuan bukan muhrim, di luar ada bisik-bisik," ujarnya.

Dalih kondisi Jawa Barat sebagai extraordinary juga ditampiknya. Menurut Rifky situasi di Jawa Barat kondusif sejak pemilihan umum 1955 dihelat.

Kini, kata Rifky, pihaknya berharap dan meminta Iriawan menjaga netralitas dalam Pilkada Jabar. "Tidak berpihak atau menjadi partisan dan tidak berafiliasi dengan pasangan calon Gubernur lain dan harus bekerja profesional," ujarnya.