Ali Mochtar Ngabalin mengisi materi pengajian di depan umat muslim Indonesia di Masjid Al Hikmah, New York, Amerika Serikat, Rabu 16 Mei 2018. [Masyitoh Bakkidu]
Jakarta-Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menunda klarifikasi pemerintah tentang kabar keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi Pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab. Sebelumnya, dia sempat menyatakan akan segera memberikan penjelasan tentang nasib kasus dugaan komunikasi aplikasi Whatsapp konten porno tersebut.
Dia mengklaim, penjelasan pemerintah akan disampaikan secara resmi nanti malam. "Insya Allah, kalau tidak ada aral melintang, nanti malam setelah salat Isya, dengan izin Allahi ta'ala, bisa mengabarkan perkembangan mutakhir terkait SP3 yang ramai dibicarakan," kata Ngabalin saat menghadiri open house Menteri Sosial Idrus Marham, Jalan Widya Chandra IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Juni 2018.
Kabar penghentian kasus chat berkonten pornografi ini beredar setelah Rizieq Shihab mengklaim menerima surat SP3 dari Markas Besar Kepolisian. Pimpinan FPI tersebut menyampaikannya melalui rekaman video yang diunggahnya di channel Youtube Front TV, 15 Juni 2018. Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Sugito Atmoprawiro membenarkan keberadaan SP3 itu di tangan kliennya.
Akan tetapi, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono enggan mengkonfirmasi perihal SP3 kasus yang juga menjerat teman Rizieq Shihab, Firza Husein tersebut. Dia mengklaim kasus yang bermula di Kepolisian Daerah Metro Jaya tersebut sudah dilimpahkan ke Markas Besar Kepolisian RI.
Ngabalin sendiri mengklaim telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis. Dia tak detil menjelaskan alasan penundaan pemberian klarifikasi tersebut. Dia hanya mengklaim belum menerima dan membaca SP3 tersebut.
"Tak ada urgent, itu biasa saja. Yang paling penting masyarakat harus mendapatkan berita yang benar," kata Ngabalin.
