Hidayat Nur Wahid Minta Penjelasan Mundurnya Yudi Latif dari BPIP

Jumat, 8 Juni 2018 12:01 WIB

Kepala Unit Kerja Pancasila Yudi Latif (kedua dari kanan) bersama tiga deputi yang baru dilantik di Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017. Deputi I Anas Saidi (paling kiri), Deputi II Hariyono (kedua dari kiri), dan Deputi III Silverius Yoseph (paling kanan). Tempo/Aditya Budiman

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengatakan Yudi Latief perlu menerangkan alasannya mundur dari jabatan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Hidayat tidak ingin berspekulasi mundurnya Yudi sehubungan dengan polemik gaji pimpinan BPIP yang mendapat sorotan banyak pihak belakangan ini.

"Yang paling mengerti Pak Yudi Latief untuk menjelaskan secara jujur dan terbuka mengapa beliau mundur, karena kan baru satu tahun saja," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 8 Juni 2018.

Baca:
Yudi Latif: Setahun Bekerja, BPIP Belum ...
Yudi Latif Mundur sebagai Kepala BPIP

Yudi Latief menyatakan mundur dari jabatan Kepala BPIP melalui tulisan yang diunggahnya di Facebook-nya pagi ini. Dia mengatakan saat ini momen tepat untuk penyegaran di BPIP setelah transformasi kelembagaan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) hampir rampung.

Anggaran negara yang digunakan UKP-PIP selama satu tahun bekerja. Kata dia, lembaga penyemai Pancasila itu baru menghabiskan anggaran Rp 7 miliar. Hak keuangan yang belum pernah diterima personel BPIP selama setahun bertugas juga dipaparkannya. Sehingga kreasi tenaga kerja menjadi terbatas karena belum adanya hak keuangan itu sebelumnya.

Advertising
Advertising

Baca:
Istana Ungkap Alasan Mundur Kepala BPIP Yudi...
Yudi Latif Mundur dari BPIP, Ini Anggaran...

Presiden Joko Widodo baru meneken Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas BPIP, 23 Mei lalu. Perpres itu menuai polemik lantaran gaji pimpinan BPIP yang dinilai jumbo. Misalnya, Megawati Sukarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah memperoleh hak keuangan dan fasilitas sebesar Rp 112 juta dan anggota Dewan Pengarah memperoleh Rp 100 juta. Yudi sebagai ketua mendapat hak keuangan dan fasilitas sebesar Rp 76 juta.

Hidayat mengatakan dia sepakat BPIP penting untuk mensosialisasi Pancasila. Para personel BPIP, kata dia, bertugas melakukan sosialisasi dengan memberikan teladan. "Jadi apakah beliau sedang memberikan keteladanan, atau ada hal lain yang ingin disampaikan kepada publik, kita tunggu lebih lanjut penjelasan Pak Yudi Latif," tuturnya.

Berita terkait

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

44 hari lalu

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

Baca Selengkapnya

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

52 hari lalu

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.

Baca Selengkapnya

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

52 hari lalu

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

5 Maret 2024

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?

Baca Selengkapnya

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

4 Maret 2024

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

2 Maret 2024

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

1 Maret 2024

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

26 Februari 2024

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

Usulan KUA untuk semua agama akan memberatkan warga non-Muslim yang akan menikah, karena KUA identik dengan warga beragama Islam.

Baca Selengkapnya

Megawati ke Vatikan dan Bertemu Paus Fransiskus, BPIP: Bagian dari Diplomasi Pancasila

20 Desember 2023

Megawati ke Vatikan dan Bertemu Paus Fransiskus, BPIP: Bagian dari Diplomasi Pancasila

BPIP mengatakan kunjungan Megawati Soekarnoputri ke Vatikan dan bertemu Paus Fransiskus adalah bagian dari diplomasi Pancasila.

Baca Selengkapnya