Soal Takjil #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera Jawab JK

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 27 Mei 2018 11:55 WIB

Poster ajakan deklarasi relawan #2019GantiPresiden. Foto/Twitter Mardani Ali Sera

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera membandingkan pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden yang dilakukan Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) dengan aksi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, yakni touring motor Choppers dan latihan tinju. Komentar Mardani itu dilontarkan setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pembagian takjil #2019GantiPresiden tidak etis.

"Kalau Presiden naik Choppers dan latihan tinju diliput media besar-besaran padahal tidak ada kaitan dengan tupoksi kepresidenan dan tidak membuat olahraga kita bertambah baik tidak ada masalah etis," ujar Mardani kepada Tempo, Ahad, 27 Mei 2018.

Baca juga: Survei: Mayoritas Publik Tak Setuju Gerakan #2019GantiPresiden

Padahal, kata dia, esensi dari kegiatan berlabel #2019GantiPresiden dan kegiatan Jokowi sejatinya sama, yaitu menarik perhatian publik. "Kalau bab etis ukurannya susah," kata Mardani. Sehingga, ia menyebut boleh tidaknya kegiatan itu kembali kepada aturan tertulis yang berlaku. "KPU dan Bawaslu menyatakan itu tidak kampanye Pilpres dan boleh."

Pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden sebelumnya diadakan oleh Korsa di halaman pintu masuk Masjid Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 24 Mei 2018. Kalla menilai pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden tersebut merupakan hal yang tidak etis. Ia mengatakan, semestinya pembagian takjil tidak perlu memuat unsur politik jika niatnya adalah untuk beribadah.

Advertising
Advertising

Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebelumnya menyatakan sepanjang kegiatan yang dilakukan tidak melanggar hukum dan ketertiban umum, maka hal-hal seperti itu lazim saja. "Sepanjang tidak disertai aksi anarkis," ujarnya. Apalagi, Wahyu mengatakan saat ini memang ada dua arus utama terkait pilpres, yaitu #2019GantiPresiden dan #2019JokowiDuaPeriode.

Baca juga: Relawan Jokowi Senam di Monas, Sandiaga: Enggak Boleh Kayak Gitu

Namun, ia mengatakan Bawaslu lah yang berwenang menilai apakah aksi bagi-bagi takjil itu adalah pelanggaran kampanye pemilu atau tidak. "Kalau menurut saya itu kampanye politik, seperti misalnya turunkan harga ya, itu kan kampanye politik karena dia mengkampanyekan putusan politik," kata Wahyu. Ia berpandangan kampanye politik berbeda dengan kampanye pilpres.

Ke depannya, Mardani mengajak setiap pihak untuk menikmati saja partisipasi publik dalam berpolitik tersebut. "Itu mahal harganya," kata dia. Sebab, sebelumnya poitik hanya dinikmati oleh para elite. Namun, dengan adanya gerakan #2019GantiPresiden yang ia gagas itu warga sudah berani bersikap dan mengucurkan duit untuk membeli kaus, merchandise, hingga membiayai takjil berlabel #2019GantiPresiden. (*)

Lihat juga video: Anak Muda Ini Membuat Startup Unicorn dari Garasi

Berita terkait

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

22 menit lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

15 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

18 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

22 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

1 hari lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya