PDIP Siapkan Ketua DPC Baru Pengganti Bupati Buton Selatan

Reporter

Antara

Jumat, 25 Mei 2018 10:28 WIB

Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat, keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pasca terjaring OTT, 25 Mei 2018. Selain Agus, KPK juga menahan kontraktor Tonny Kongres yang ikut terjaring OTT Buton Selatan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Kendari - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Sulawesi Tenggara mempersiapkan pengganti Ketua DPC Kabupaten Buton Selatan Agus Feisal Hidayat. Bupati Buton Selatan itu resmi berstatus sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah dan janji dalam proyek pengerjaan di pemerintahan Kabupaten Buton Selatan. Kini ia menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: KPK Dalami Dugaan Uang Suap Bupati Buton Selatan Dipakai Pilkada

Wakil Ketua DPC PDIP Sulawesi Tenggara Agus Sana'a mengatakan penggantian kader yang terjerat kasus hukum itu dilakukan untuk memperlancar tugas-tugas partai yang semakin padat. "Kita semua tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, tapi tugas-tugas sebagai ketua partai mutlak harus ada yang mengambil alih sehingga pelayanan kader tetap berjalan," kata Agus Sana'a di Kendari, Jumat, 25 Mei 2018.

Mengenai siapa yang akan melaksanakan tugas pimpinan partai di daerah menggantikan Agus Feisal, menurut dia, hal itu menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Bupati Buton Selatan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu, 23 Mei 2018. Penangkapan itu dilakukan di rumah dinas bupati dan sejumlah tempat lain sekitar pukul 17.00 Wita.

Baca: PDIP Tak Akan Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Buton Selatan

Dalam OTT itu, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 400 juta. Uang itu diduga bersumber dari kegiatan proyek di wilayahnya.

Advertising
Advertising

KPK menetapkan Bupati Buton Selatan sebagai tersangka dan dia secara resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan 1 x 24 jam. Dalam kasus yang sama, KPK juga menetapkan lima orang sebagai tersangka pemberi suap.

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

9 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

1 hari lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

1 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

1 hari lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

2 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

2 hari lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

2 hari lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

2 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya