Hidayat Nur Wahid Meminta Polemik Rilis 200 Mubaligh Diakhiri

Selasa, 22 Mei 2018 15:38 WIB

Hidayat Nur Wahhid ketika memberi Sosialisasi Empat Pilar kepada ratusan santri Raudhatul Ulum, Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Minggu, 15 Oktober 2017 (dok.MPR)

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid berharap Kementerian Agama mengkaji keberatan dan permasalahan yang muncul soal polemik daftar 200 mubaligh.

"Menurut saya sebaiknya Kementerian Agama bertemu dengan para tokoh pimpinan umat beragama untuk kemudian menghadirkan koreksi dan menghadirkan perbaikan supaya yang betul-betul muncul adalah maslahat, jangan ada polemik," kata Hidayat Nur Wahid di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

Baca: Menag: MUI Akan Sempurnakan Daftar 200 Mubaligh Kemenag

Menurut Hidayat masyarakat selama ini tidak terlalu ribet dalam menghadirkan penceramah. "Jadi masyarakat itu enggak terlalu mempermasalahkan ustad yang mereka undang apakah ini ada dalam daftar atau mereka sudah mempunyai referensi sendiri. Dan itulah karenanya, menurut saya, segera akhiri polemik ini karena tingkat masyarakat sesungguhnya mereka sudah menerima ustad-ustad dan mubaligh yang merupakan rujukan mereka sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama merilis 200 nama mubaligh yang direkomendasikan. Dari daftar tersebut, ada nama-nama yang sudah dikenal publik seperti Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Hidayat Nur Wahid, Ma’ruf Amin, Arifin Ilham, dan Said Aqil Siradj. Ada tiga kriteria penceramah menurut Kementerian Agama, yaitu mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik dan komitmen kebangsaan yang tinggi.

Simak: Ini Daftar Lengkap 200 Ustad Rekomendasi Kemenag RI

Juru bicara Kementerian Agama Matsuki menuturkan pihaknya telah menyeleksi daftar nama mubaligh sejak tiga bulan lalu hingga akhirnya terperas menjadi 200 nama yang disampaikan ke publik.

“Prosesnya beberapa bulan yang melibatkan asosiasi dai di bawah lembaga, organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” kata Matsuki saat dihubungi Tempo pada Ahad, 20 Mei 2018.

Menurut Matsuki, awalnya lebih dari 200 nama mubaligh yang masuk ke Kementerian Agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI), kata dia, juga berperan mengusulkan nama-nama penceramah yang direkomendasikan.

REZKI ALVIONITASARI | ALFAN HILMI | IMAM HAMDI

Berita terkait

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

43 hari lalu

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

Baca Selengkapnya

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

51 hari lalu

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.

Baca Selengkapnya

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

51 hari lalu

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

58 hari lalu

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?

Baca Selengkapnya

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

59 hari lalu

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

2 Maret 2024

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

1 Maret 2024

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

26 Februari 2024

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

Usulan KUA untuk semua agama akan memberatkan warga non-Muslim yang akan menikah, karena KUA identik dengan warga beragama Islam.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

8 Desember 2023

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

RUU DKJ menyebutkan bahwa Gubernur ditunjuk Presiden tal melalui Pilkada seperti biasanya. Tito Karnavian hingga Anies Baswedan menolak.

Baca Selengkapnya