Diperiksa Polisi, Sekjen PSI Siap Jadi Tersangka

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Amirullah

Selasa, 22 Mei 2018 11:08 WIB

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP PSI Tsamara Amani seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 1 Maret 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni siap menerima apa pun hasil dari pemeriksaan kepolisian. Hal ini termasuk bila dirinya mesti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan partainya.

"Apa pun hasilnya, kami siap," ujar Antoni sebelum menjalani pemeriksaan di gedung Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Mei 2018.

Baca: Pengurus PSI Hadiri Pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri

Kendati demikian, terkait dengan kasus yang menjerat partainya itu, Antoni yakin partainya dikriminalisasi dan menjadi target operasi. "Kenapa hanya PSI? Hampir semua di pojok jalanan memasang iklan selamat bulan puasa menyebutkan nama partai, logo, dan wajah orangnya ada."

Ia pun menyoroti bahwa partai yang beriklan di surat kabar tak hanya PSI. Namun hanya partainyalah yang ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilu hingga ke tingkat penyidikan kepolisian.

Advertising
Advertising

"Apa karena kami partai anak muda yang membangun kredibilitas sebagai partai yang melawan korupsi dan intoleransi sehingga barang kali ada orang di belakang Bawaslu yang terganggu eksistensinya dengan kehadiran kami?" kata Antoni.

Dia berharap polisi akan profesional dan kredibel menangani kasus itu. Antoni pun menggantungkan nasibnya pada keadilan dalam proses penanganan di kepolisian. "Keadilan akan kami temukan di gedung ini," ujarnya.

Baca: PSI Bakal Laporkan Komisioner Bawaslu ke DKPP

Sebelumnya, Bawaslu melaporkan Raja Juli dan wakilnya, Chandra Wiguna, sebagai pelaku tindak pidana pemilu terkait dengan pemasangan iklan partai PSI kepada polisi pada Kamis, 17 Mei 2018. Iklan tersebut diduga melanggar aturan pemilu karena dianggap berkampanye di luar jadwal.

Ketua Bawaslu Abhan berujar kedua orang tersebut menjadi terlapor karena memesan iklan yang dianggap mencuri start kampanye. Iklan tersebut dianggap melanggar karena memuat citra diri peserta pemilu berupa logo dan nomor urut partai. "Kampanye PSI masuk di poin citra dirinya," ujar Abhan.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

5 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

1 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

1 hari lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

2 hari lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

3 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

3 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

5 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya