Polri Selidiki Kasus Bocornya Rekaman Rini Soemarno dan Dirut PLN

Kamis, 3 Mei 2018 07:39 WIB

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto usai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, 2 Mei 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan kasus bocornya percakapan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir sedang diselidiki.

"Sudah ada laporan pengacaranya," kata Ari Dono saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Rabu, 2 Mei 2018.

Baca: Alasan Pekerja BUMN Laporkan Pengunggah Percakapan Rini Soemarno

Karena sudah ada laporan, kata Ari Dono, kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Menurut dia, prosedur penanganan kasus tersebut sama seperti kasus pada umumnya. "Ya biasa saja, ada laporan kita terima, kita laksanakan penyelidikan," kata dia.

Di lokasi yang berbeda, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan sudah melapor ke kepolisian mengenai rekaman percakapannya dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Rini memberikan kuasa kepada pengacaranya. "Saya sudah lapor ke polisi melalui pengacara. Tunggu saja hasilnya," kata dia usai meninjau proyek Tunnel 1 Halim Kereta Cepat Jakarta Bandung, Halim, Jakarta.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, tersebar video percakapan Rini dengan Sofyan Basir yang diunggah di Instagram oleh akun @jokerpolitik pada Jumat, 27 April 2018. Dalam keterangannya, akun itu menuliskan, "Akhirnya kedok terbongkar." Adapun materi pembicaraan dua pejabat itu diduga soal bagi-bagi hasil fee sebuah proyek.

Baca: Ketua MPR Minta Rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN Dibuka Utuh

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro membenarkan adanya percakapan antara Menteri Rini Soemarno dan Sofyan Basir tersebut. Namun, menurut Imam, percakapan keduanya yang beredar di media sosial telah dipotong.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini isi percakapan Rini Soemarno dengan Sofyan Basir dalam rekaman bukan membahas soal fee. "Saya tahu betul itu bukan soal fee. Itu hanya soal bagaimana public private partnershipdikelola dengan baik," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 30 April 2018.

Menurut Jusuf Kalla, Rini Soemarno dan Sofyan sedang membahas proyek pembangunan terminal penerimaan gas alam cair (LNG) di Bojonegara, Serang, Banten. Proyek tersebut digagas PT Bumi Sarana Migas (BSM) milik Kalla Group, perusahaan keluarga JK. "Itu proyek dimulai tahun 2013, sebelum saya jadi wakil presiden. Nah jadi itu proyek murni swasta," ujarnya.

Baca: Alasan Rini Soemarno dan Sofyan Basir Bahas Pembagian Saham

ZARA AMELIA | FRISKI RIANA | LANI DIANA

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

9 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

10 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

17 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya