Bawaslu Minta Polisi Usut Intimidasi di Car Free Day

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Juli Hantoro

Senin, 30 April 2018 18:37 WIB

Susi Ferawati, ibu yang diduga diintimidasi oleh massa #2019GantiPresiden saat car free day (CFD) di Bundaran HI, usai membuat laporan di Polda Metro Jaya, Jakart, Senin, 30 April 2018. Tempo/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu meminta polisi segera menyelidiki dugaan adanya persekusi atau intimidasi sekelompok orang berkaos #2019GantiPresiden terhadap orang berkaos #DiaSibukKerja di Car Free Day pada Ahad, 29 April 2018. "Polisi harus menindak tegas setiap pelaku yang melakukan tindakan kekerasan atau persekusi terhadap orang," kata anggota Bawaslu, Senin, 30 April 2018.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang viral di media sosial, tampak sekelompok orang berkaos #2019GantiPresiden mengintimidasi beberapa orang lain yang memakai kaus #DiaSibukKerja saat CFD di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad. Video berdurasi dua setengah menit itu diunggah akun YouTube Jakartanicus.

Baca juga: Soal Insiden di Car Free Day, Fadli Zon: Intimidasi dari Mananya?

Dalam video, seorang lelaki berkaos putih bertuliskan #DiaSibukKerja berjalan sambil disoraki kerumunan berkaos #2019GantiPresiden. Kerumunan mengipas-ngipasinya dengan duit pecahan Rp 100 ribu dan mendesak dia mengaku telah dibayar supaya mau ikut gerakan #DiaSibukKerja. Intimidasi serupa dialami seorang ibu dan anak lelakinya.

Ia menuturkan setiap orang berhak mengeluarkan kebebasan berbicara. Namun, juga harus menghormati orang lain jika terjadi perbedaan pendangan atau pendapat. "Demokrasi kita melindungi perbedaan pendapat," ujarnya.

Advertising
Advertising

Baca juga: Setara Institute Nilai Intimidasi di Car Free Day Melanggar Hukum

Menurut Fritz, aturan Bawaslu tidak bisa melarang orang baik yang ingin menggunakan #2019GantiPresiden atau tagar tandingannya. Namun, mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day, area tersebut sejak awal tak boleh dipakai buat berpolitik.

"Maka harus dipatuhi meski bukan di Undang-undang Pemilu acuannya. Ini kan juga masih belum masa kampanye," ujarnya.

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

16 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

17 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

21 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

23 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Desak Bank Setop Beri Pendanaan Buat Energi Kotor Seperti Batu Bara, Mengapa?

1 hari lalu

Massa Aksi Desak Bank Setop Beri Pendanaan Buat Energi Kotor Seperti Batu Bara, Mengapa?

Energi kotor biasanya dihasilkan dari pengeboran, penambangan, dan pembakaran bahan bakar fosil seeperti batu bara.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

6 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya