TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) meminta pemerintah mengantisipasi terjadinya konflik di tengah masyarakat akibat gelaran pilpres 2019.

"Pemerintah tidak boleh hanya diam dan menjadi pemadam kebakaran, tapi juga melakukan upaya antisipasi," ucap Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil saat dihubungi Tempo pada Senin, 30 April 2018.

Baca: Kata Polisi Soal Video Viral #2019GantiPresiden Vs #DiaSibukKerja

Yaqut mengatakan gejala perpecahan akibat politik sudah muncul di tengah masyarakat. Hal ini salah satunya bisa terlihat dari insiden intimidasi oleh sekelompok orang berbaju #2019GantiPresiden terhadap beberapa orang lain berkaus #DiaSibukKerja saat car-free day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 29 April 2018.

Peristiwa itu sendiri terekam dalam video berdurasi dua setengah menit yang diunggah akun YouTube Jakartanicus. Dua kelompok ini saling berseberangan soal dukungan terhadap Joko Widodo dalam pilpres.

Baca: Video Viral Intimidasi di CFD, PSI Minta Semua Pihak Tahan Diri

Dalam video, sekelompok orang berkaus #2019GantiPresiden menyoraki seorang lelaki berkaus #DiaSibukKerja. Kerumunan mengipas-ngipasinya dengan duit lembaran Rp 100 ribu dan mendesak dia mengaku telah dibayar supaya mau ikut gerakan #DiaSibukKerja. Selain dia, intimidasi serupa dialami seorang ibu dan anak lelakinya.

Atas peristiwa itu, Yaqut meminta pemerintah melakukan upaya antisipasi dengan melakukan kampanye positif secara terus-menerus. Dia juga meminta pemerintah tidak menggunakan potensi konflik ini untuk tujuan politik. "Masyarakat sudah sedemikian terbelah dan tinggal menunggu pintu masuk saja untuk terjadi konflik horizontal," katanya.

Baca: Riuh Pilpres, Zulkifli Hasan Harap Intimidasi di CFD Tak Terulang