TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewacanakan mengganti fasilitas rumah dinas dengan uang kompensasi atau tunjangan. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan wacana tersebut telah dibicarakan dengan pimpinan fraksi dan komisi.

"Wacana ini masih berkembang," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 25 April 2018.

Baca: Parlemen Surati Pemerintah Soal Pembangunan Gedung Baru DPR

Menurut Bambang, wacana ini digulirkan karena melihat biaya perawatan rumah dinas yang semakin tinggi. Ditambah banyak rumah dinas anggota DPR yang tidak dihuni. "Menurut hemat kami, jauh lebih efisien rumah dinas tidak diberikan," ujarnya.

Saat ini, ada sekitar 560 anggota DPR yang terpilih dalam pemilihan umum (pemilu) 2014. Pada pemilu tahun depan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jumlah kursi anggota DPR bertambah 15 kursi sehingga anggota DPR akan berjumlah 575 orang.

Baca: Usulan Kenaikan Anggaran DPR Rp 7,7 Triliun Dikritik

Bambang mengatakan lebih baik anggota DPR yang tidak tinggal di Jakarta diberi uang kompensasi untuk sewa rumah. Namun, sampai sekarang, Bambang belum bisa menentukan berapa besar uang pengganti rumah dinas tersebut. "Besar-kecilnya uang pengganti belum ada. Ini kan semuanya juga dari pemerintah," ucapnya.

Selain itu, Bambang belum mengetahui berapa banyak rumah dinas yang tidak digunakan anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. "Tapi, dari pembicaraan dengan pimpinan komisi, memang jarang digunakan. Selain jauh, memang macet dan tidak layak. Sebab, masing-masing anggota DPR punya keluarga besar," katanya.