Ketua Umum PPP Romahurmuziy Siap Jadi Cawapres Jokowi

Senin, 23 April 2018 18:28 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum PPP Romahurmuziy menghadiri silaturahmi penyuluh agama se-Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 14 April 2018. Foto: Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romy menyatakan kesiapannya menjadi calon wakil presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Tidak ada kata tidak siap kala negara memanggil, atau rakyat memerlukan. Saya kira itu,” kata dia pada wartawan di Bandung, Senin, 23 April 2018.

Romy mengatakan, sebagai ketua umum partai, harus siap untuk dicalonkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. “Tidak terkecuali Partai Persatuan Pembangunan, karena pintu pencalonan presiden dan wakil presiden itu menurut Undang-Undang Dasar hanya melalui partai politik. Sehingga setiap ketua umum harus siap, berdasarkan Undang-Undang Dasar untuk diajukan sebagai presiden atau calon wakil presiden,” kata dia.

Menurut Romy, PPP belum mengajukan nama pada Presiden Jokowi. “Nama belum diajukan, karena soal nama ini kita sudah sepakat diantara seluruh partai koalisi yang secara resmi sudah mendeklarasikan dukungan pada Pak Jokowi, yaitu 5 parpol mulai dari PDIP, PPP, Golkar, Nasdem, Hanura bahwa kita baru membicarakan calon wakil presiden setelah pilkada serentak digelar,” kata dia.

Baca juga: PPP Menyebut Romahurmuziy Belum Deklarasikan Diri Jadi Cawapres

Romy mengatakan, PPP telah menyatakan dukungannya untuk mencalonkan kembali Jokowi dalam pemilihan presiden 2019 nanti sejak setahun lalu. “Tinggal untuk cawapresnya kita akan bahas bersama-sama dengan seluruh partai koalisi setelah pilkada selesai,” kata dia.

Advertising
Advertising

Romy beralasan, pembahasan soal calon wakil presiden ini sengaja ditunda agar konsentrasi masing-masing partai dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 ini tidak terpecah. “Sebelum pilkada ini, masing-masing partai koalisi bisa memiliki pilihan yang berbeda-beda, sehingga tidak ingin pilihan yang berbeda dalam pilkada ini mengganggu komunikasi politik kita pada tingkat nasional untuk calon presiden,” kata Romy.

Romy mengatakan, pekan lalu partainya menyerahkan daftar kriteria calon pendamping Jokowi yang dihasilkan dari Munas Alim Ulama. “PPP melalui Munas Alim Ulama sudah mengajukan kriteria pada Pak Jokowi untuk menjadi pendamping beliau,” kata dia.

Kriteria tersebut diantaranya calon tersebut harus memiliki integritas. Lalu santun, santri, dan memiliki jiwa ulama. Selanjutnya memiliki kompetensi intelektual, punya jiwa muda dan milenial untuk menyesuaikan dengan kondisi demografi saat pemilu presiden nanti dengan 40 persen pemilih berusia 40 tahun ke bawah. “Terakhir bisa diterima dan cocok, bisa diterima dengan irama kerja Pak Jokowi,” kata Romy.

Rekomendasi kriteria pendamping itu dibacakan langsung di depan Jokowi. “Alhamdulillah Pak Jokowi memberikan respon yang baik, bahwa apa yang dihasilkan oleh ulama PPP ini dijadikan pertimbangan beliau untuk memilih calon wakil presiden yang akan datang,” kata Romy.

Baca juga: Jokowi Memuji Gus Romi: Ganteng, Fotonya di Mana-mana

Romy mengatakan, siap menerima siapa saja yang jadi pilihan koalisi partai politik dan Jokowi untuk calon wakil presiden. “Tetapi sesuai dengan harapan ulama, wakil presiden Pak Jokowi itu hendaknya merupakan akomodasi 2 kelompok besar yang membangun NKRI yaitu kelompok kebangsaan dan kelompok agamis. Karena Pak Jokowi sudah menjadi wakil kelompok kebangsaan, sejak Bung Karno dan Bung Hatta, sejarahnya wakil presiden kita sesuai dengan kombinasi kelompok kebangsaan dan kelompok agama,” kata dia.

Berita terkait

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

9 menit lalu

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

25 menit lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

1 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

1 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

1 jam lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

1 jam lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

14 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

16 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

17 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

17 jam lalu

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya