Wiranto: Pemerintah Tak Intervensi Jumlah Paslon di Pilpres 2019

Rabu, 18 April 2018 21:16 WIB

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang memberi pernyataan seputar konflik yang terjadi di partainya itu di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Bogor - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah tidak mengintervensi agar pemilihan presiden atau pilpres 2019 hanya diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) demi menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Menurut dia jumlah pasangan calon dalam pilpres 2019 ditentukan oleh publik dan keinginan partai politik.

"Kehendak politik enggak bisa kemudian kami arahkan untuk satu pasang saja, dua pasang saja. Kami terserah, kok, ini demokrasi," kata Wiranto di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 18 April 2018.

Baca: PKS Sebut Prabowo Belum Tentu Maju Pilpres 2019

Wiranto menuturkan pemerintah mengembalikan sepenuhnya pada publik soal berapa jumlah pasangan calon itu. "Sehingga tidak terkesan bahwa pemilu itu disetir, diarahkan oleh pihak-pihak tertentu," ucapnya.

Sebelumnya, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu pagi. Wiranto membantah pertemuan itu membahas soal calon tunggal di pilpres 2019. "Pak SBY dan saya kan tidak menentukan jumlah pasangan calonnya berapa," ucapnya.

Simak: PAN Berupaya Menggalang Koalisi Nasional di Pilpres 2019

Menurut Wiranto, keduanya hanya membahas soal menjaga pemilihan kepala daerah serentak 2018, pemilihan legislatif dan pilpres 2019 berjalan tertib. Rencananya Wiranto juga akan lakukan hal yang sama ke ketua umum partai politik lainnya.

"Karena memang saya harus menemui beliau-beliau itu untuk mendapatkan masukan-masukan yang dapat saya jadikan satu bahan, bagaimana kita mengelola politik nasional supaya stabil," katanya.

Berita terkait

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

10 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

11 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

44 hari lalu

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.

Baca Selengkapnya

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

29 Februari 2024

SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

28 Februari 2024

Jokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

Presiden Jokowi lepas landas dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 13.00 WIB menuju Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya

SBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi

21 Februari 2024

SBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi

Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. Berikut Menko Polhukam sejak era reformasi, termasuk SBY dan Wiranto.

Baca Selengkapnya

Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

20 Februari 2024

Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

Yusril Ihza Mahendra pada Pilpres 2019 bela Jokowi, dan pada Pilpres 2024 menjadi tim hukum Prabowo. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

20 Februari 2024

Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

Pilpres 2024 tampaknya akan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa Pilpres terjadi juga pada Pilpres 2019, seperti apa?

Baca Selengkapnya

Yusril Ihza Mahendra Pimpin Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK, Dulu Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Saat Pilpres 2019

20 Februari 2024

Yusril Ihza Mahendra Pimpin Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK, Dulu Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Saat Pilpres 2019

Yusril Ihza Mahendra pimpin tim pembela Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 untuk hadapi sengketa di MK. Pilpres 2019, ia kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Kompetitor Jadi Kolaborator, Kilas Balik Persaingan Prabowo-Jokowi saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

18 Februari 2024

Kompetitor Jadi Kolaborator, Kilas Balik Persaingan Prabowo-Jokowi saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Kilas balik rivaitas Prabowo dan Jokowi saat Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Akhiornya, kompetitor jadi kolaborator.

Baca Selengkapnya