KPU Siapkan Kotak Suara Keliling untuk WNI di Luar Negeri

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Amirullah

Selasa, 17 April 2018 20:07 WIB

Komisi Pemilihan Umum melakukan video converence untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih Pemilu 2019, bagi warga negara Indonesia di luar negeri, Selasa, 17 April 2018. Pelaksanaan video conference dilakukan langsung dari kantor KPU RI, dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di sejumlah negara. TEMPO/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU bakal menyiapkan kotak suara keliling (KSK) untuk menjangkau pemilih di luar negeri dalam pemilu 2019. Upaya ini dilakukan untuk pemilih yang kesulitan mengakses tempat pemungutan suara.

"Nanti PPLN (panitia pemilihan luar negeri) yang akan menentukan wilayah mana yang perlu dijemput suaranya," kata Ketua Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri Wajid Fauzi di kantor KPU Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Baca: Mulai Selasa Besok, KPU Gelar Coklit Serentak Pemilu 2019

Dengan cara ini, kata dia, penyelenggara akan menjemput bola untuk mendatangi pemilih, terutama di wilayah konflik, agar mereka bisa menggunakan hak dalam pemilu 2019.

Ia menuturkan tempat pemungutan suara (TPS) di luar negeri biasanya didirikan di kedutaan besar atau konsulat jenderal Republik Indonesia. Namun, jika tidak bisa datang ke TPS dengan alasan keamanan, penyelenggara akan menyiapkan petugas KSK untuk mendatangi pemilih.

Advertising
Advertising

Jumlah KSK akan ditentukan berdasarkan kebutuhan di setiap negara. "Nanti jumlahnya ditentukan perwakilan. Melihat kebutuhan riilnya dulu dari PPLN," ujar Wajid.

Baca: Dua Alternatif KPU Soal Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Menurut Wajid, kebutuhan jumlah KSK akan muncul seiring dengan perkembangan penyusunan daftar pemilih tetap pada September-Oktober 2018. Dengan adanya KSK, kata dia, diharapkan warga Indonesia di luar negeri tidak menghadapi risiko keamanan. "Sebab, akan kami datangi," ucapnya.

KPU mulai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih serentak di dalam dan luar negeri mulai 17 April hingga 17 Mei 2018. Coklit di luar negeri dilakukan di 130 kantor perwakilan RI.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

2 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya