TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menuntut Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk fokus pada produktivitas parlemen daripada fasilitas. Hal ini disampaikan peneliti FITRA Gunardi untuk menanggapi pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPR tahun 2019 yang mencapai Rp. 7,7 triliun.

"Ketua DPR RI yang baru harusnya fokus dengan produktifitas bukan fasilitas," kata Gurnadi dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 15 April 2018.

Baca: Tolak Kenaikan Anggaran DPR, FITRA Tuntut Sikap Presiden

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dalam rapat paripurna 10 April lalu mengajukan anggaran Rp 7,72 triliun. Kenaikan tersebut disebakan adanya usulan pembangunan gedung baru. Anggaran yang naik dari sebelumnya sebesar Rp 5,7 triliun itu disepakati oleh semua anggota DPR.

Gurnadi mengatakan, DPR tidak sepatutnya menaikan RKA yang mencapai 26 persen dari tahun sebelumnya itu. Apalagi RKA tersebut dianggarkan untuk pembiayaan penataan kompleks parlemen berupa pembuatan gedung baru dan alun-alun demokrasi.

Baca: DPR Ajukan Anggaran Rp 7,7 Triliun pada 2019

Gurnadi menyebutkan hal ini tidak sesuai dengan kinerja DPR. Berdasarkan data FITRA, pada tahun 2017 DPR hanya mampu mengesahkan lima Undang-undang (di luar RUU kumulatif terbuka) dari target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 53 RUU.

Selain itu, kata Gurnadi, sejumlah permasalahan menunjukkan kinerja DPR belum efektif. "Seperti berganti ketua beberapa kali dalam satu periode," ujarnya.

Dalam catatan FITRA, usulan ini bukan pertama kalinya terjadi. Pada tahun 2006, 2009, 2014, 2016, dan 2018, DPR RI juga mengusulkan penambahan gedung baru. "Bahkan ditahun 2009 DPR RI tidak malu untuk menambahkan fasilitas mewah berupa gym dan kolam renang," kata Gurnadi.

Baca: MUI Minta DPR Tidak seperti Preman saat Melontarkan Kritik