Gelar Musyawarah Ulama, PPP Bahas Kriteria Calon Presiden

Jumat, 13 April 2018 09:39 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam kunjungannya di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, 3 Februari 2018. Jokowi tampil kompak mengenakan sarung bersama Romahurmuziy. Foto: Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP hari ini menggelar Musyawarah Nasional Ulama kedua di Semarang, Jawa Tengah. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Mustaqim, salah satu tujuan acara ini adalah merumuskan kriteria calon presiden menurut pemikiran ulama se-Indonesia.

"Dalam agenda Munas Ulama kedua, akan ada pembahasan dengan meminta pandangan ulama soal bagaimana pemimpin secara Islam agar tidak keluar dari tuntunan Islam. Kami sejak pilkada DKI dikatakan sebagai partai yang jauh dari ulama. Besok, kami buktikan bahwa kami sangat proulama," ujar Mustaqim di Hotel Patrajasa, Kamis, 12 April 2018.

Baca juga: Kata Rommy PPP, Jokowi Kampanye Naik Angkot Juga Enggak Masalah

Munas Ulama, ucap Mustaqim, akan memberikan dua arahan. Pertama, Komisi Majelis Syariah yang akan memberikan panduan konkret kriteria pemimpin di Indonesia berupa fatwa. Kedua, komisi yang sama memberikan rekomendasi berupa keputusan tausiyah. Hasil tersebut akan menjadi rekomendasi bagi PPP untuk bertindak soal apa saja kriteria pemimpin yang ideal menurut ulama.

"Tidak merujuk pada nama, tapi kriteria yang semestinya dijalankan. Sifatnya mempertegas peran ulama dalam memperkuat NKRI dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin," tutur Mustaqim.

Advertising
Advertising

Mustaqim mengatakan salah satu alasan Munas Ulama kedua harus segera digelar adalah adanya isu perpecahan bangsa. Di era kecanggihan teknologi, banyak tindakan memerangi hoax yang menimbulkan konflik dan eskalasi disparitas yang tinggi di tengah masyarakat. Hal itulah yang kemudian membuat ulama harus menurunkan idenya untuk menangkal tindakan negatif yang bisa saja dicegah.

Baca juga: PPP Sebut Dua Partai Lagi Gabung Dukung Jokowi

"PPP selaku partai yang berazas ideologi agama Islam memiliki kewajiban moral dan etika untuk berkontribusi positif memberikan panduan setahun ke depan. Kita tahu akan melakukan hajat politik besar pada 2019," ujar Mustaqim.

Hadirnya ulama besar, kata Mustaqim, dianggap menjadi bagian transformasi yang tepat dan bisa mencegah gejolak yang kini timbul di tengah masyarakat. Pemikiran Islam yang modern dibutuhkan dengan kondisi bangsa yang terus mengalami dinamika.

Mustaqim memastikan para ulama hadir sebagai individu yang independen. Kegiatan Munas Ulama menjadi salah satu rangkaian acara puncak hari lahir (harlah) PPP ke-45.

Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara puncak harlah PPP ke-45 yang dihadiri 160 ulama dari seluruh Indonesia. Selain itu, hadir semua perwakilan majelis syariah dari DPP, DPW, dan DPC PPP serta pemimpin pondok pesantren se-Indonesia.

PPP

Berita terkait

PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa Timur

1 hari lalu

PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa Timur

Duet Khofifah-Emil mendapat tiga rekomendasi dari partai untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

1 hari lalu

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

1 hari lalu

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim dirinya akan mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di Pilkada Jawa Timur dari PPP, hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

1 hari lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

1 hari lalu

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim bakal menerima surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur, hari ini.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

3 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

5 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

6 hari lalu

PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

Menurut Sandiaga, dukungan untuk pemerintah sejalan dengan nama PPP.

Baca Selengkapnya

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

6 hari lalu

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

Ahok-Anies santer disebut bakal disandingkan dalam Pilgub DKI. Namun, duet keduanya bakal melanggar UU Pilkada.

Baca Selengkapnya