Bekas Pejabat Sebut Mahalnya Komisi Proyek ke Wakil Bupati Rita

Kamis, 12 April 2018 01:34 WIB

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan proyek-proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara, Rita Widyasari menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 7 Maret 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara Basri Hasan mengaku sempat mengeluh kepada Wakil Bupati Kutai Kartanegara Ghufron Yusuf soal setoran komisi proyek. Dia mengeluhkan tingginya persenan komisi proyek yang diminta oleh Junaidi, yang dikenal sebagai anggota tim pemenangan Bupati Rita Widyasari.

"Ke Pak Ghufron pernah mengeluh karena saya rasa ini yang diminta (komisi) terlalu tinggi," kata Basri saat bersaksi dalam persidangan terdakwa gratifikasi Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 11 April 2018.

Rita Widyasari didakwa menerima uang gratifikasi senilai Rp 286 miliar sebagai imbalan dari kontraktor 867 proyek. Total gratifikasi yang diterima Rita sebesar Rp 469 miliar dari proyek-proyek itu selama menjabat bupati.

Simak: Penerima Jatah Gratifikasi Proyek PU Selain Rita Widyasari

Rita juga didakwa menerima suap dari izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, kepada PT Sawit Golden Prima.

Advertising
Advertising

Atas keluhan yang disampaikannya pada sekitar tahun 2014-2015 itu, kata Basri, Ghufron menyatakan akan meneruskannya kepada sang Bupati. Namun, ternyata keluhan itu tidak berjawab. Kutipan duit setoran itu masih tetap berjalan.

"Saat bertemu lagi dengan Pak Ghufron, saya tanyakan lagi. Katanya, 'biarkan saja itu untuk anak-anak'. Maksudnya untuk kegiatan," tutur dia.

Dalam persidangan Basri memang mengaku diminta untuk mengambil duit komisi sebesar 11 persen dari total nilai proyek yang dikerjakan rekanan kontraktor. Alokasi setoran tersebut adalah 4 persen untuk dinas, 6 persen untuk Bupati Rita, sementara 1 persen sisanya tak diketahui. Proyek yang dikenakan kutipan itu hanyalah proyek yang dilelang.

Basri mengaku tidak pernah terlibat dalam penyaluran duit itu. Fulus untuk dinasnya, ujar dia, masuk melalui anak buahnya, sementara 7 persen lainnya masuk langsung ke Junaidi. Dia menuturkan tidak pernah mengkonfirmasi maupun melaporkan setoran-setoran itu kepada Rita.

"Yang 6 persen pun saya tidak tahu apakah sampai ke Bupati atau tidak," ujar pria yang kini telah memasuki masa pensiun itu.

Setiap berkomunikasi dengan Rita, Basri menyatakan tidak pernah membicarakan soal setoran proyek itu sama sekali. "Kalau bertemu Ibu hanya membicarakan kegiatan, misalnya ditelepon soal Pasukan Kuning."

Berita terkait

Jepang Kucurkan Pinjaman Rp14 Triliun ke Indonesia untuk Proyek MRT Koridor Timur-Barat

6 hari lalu

Jepang Kucurkan Pinjaman Rp14 Triliun ke Indonesia untuk Proyek MRT Koridor Timur-Barat

Jepang dan Kementerian Luar Negeri menandatangani pertukaran nota atau E/N senilai Rp14 triliun untuk Proyek MRT Koridor Timur-Barat

Baca Selengkapnya

Waskita Karya: 2 Proyek IKN Rampung, Kebut 10 Proyek Lagi hingga Semester I 2024

13 hari lalu

Waskita Karya: 2 Proyek IKN Rampung, Kebut 10 Proyek Lagi hingga Semester I 2024

Waskita Karya telah merampungkan 2 dari 12 proyek IKN yang tengah dibangun.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

25 hari lalu

Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

Ma'ruf Amin meminta agar KDEKS Jawa Barat mengambil peran untuk memperluas inklusi keuangan syariah.

Baca Selengkapnya

Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

54 hari lalu

Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

Jepang telah menyampaikan 25 surat pernyataan niat untuk kerja sama pembangunan di IKN.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

2 Maret 2024

Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 T, Anggota Komisi XI DPR: Ruang Fiskal dan Penerimaan Tak Kuat Menopang Proyek Mercusuar

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, angkat bicara soal utang pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 8.253,09 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Depak 12 Proyek dari Daftar PSN, Apa Saja?

7 Februari 2024

Pemerintah Depak 12 Proyek dari Daftar PSN, Apa Saja?

Pemerintah mendepak 12 proyek dari daftar PSN. Kebijakan tersebut berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian-kementerian teknis terkait.

Baca Selengkapnya

Prabowo Kritik Kinerja BUMN, Stafsus: Kalau Tidak Efisien, Kami Benahi

16 Januari 2024

Prabowo Kritik Kinerja BUMN, Stafsus: Kalau Tidak Efisien, Kami Benahi

BUMN merespons kritik capres nomor urut 2, Prabowo Subianto tentang harga proyek yang lebih mahal dari perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya

Peneliti Sebut Giant Sea Wall Proyek Mahal, Bisa Serap Anggaran Program Kesejahteraan

13 Januari 2024

Peneliti Sebut Giant Sea Wall Proyek Mahal, Bisa Serap Anggaran Program Kesejahteraan

Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan giant sea wall akan menimbulkan masalah baru.

Baca Selengkapnya

Seloroh Kepala SKK Migas soal Blok Masela: Namanya Proyek Abadi, Nggak Selesai-selesai

12 Januari 2024

Seloroh Kepala SKK Migas soal Blok Masela: Namanya Proyek Abadi, Nggak Selesai-selesai

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto berseloroh tentang proyek pengembangan lapangan migas Blok Masela.

Baca Selengkapnya

Dana Proyek Ditilap hingga 30 Persen Lebih, Apa Itu Proyek Strategis Nasional?

11 Januari 2024

Dana Proyek Ditilap hingga 30 Persen Lebih, Apa Itu Proyek Strategis Nasional?

Proyek Strategis Nasional atau PSN adalah proyek-proyek infrastruktur yang dianggap strategis pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Selengkapnya