DPR: Cuti Kampanye Presiden Jangan Sampai Ganggu Pemerintahan

Rabu, 4 April 2018 19:01 WIB

Meski belum memasuki masa kampanye, sejumlah alat peraga kampanye seperti spanduk dan baliho calon legislatif sudah terpampang di sejumlah sudut kota Depok,(18/12). TEMPO/Ayu Ambong

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pengaturan cuti kampanye bagi calon presiden inkumben harus dilaksanakan. Namun menurut dia, cuti kampanye jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan.

"Cuti kampanye yang mengatur adalah presiden atau capres itu sendiri supaya kesinambungan pemerintah tetap berjalan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 4 April 2018.

Baca: Presiden Tetap Bisa Ambil Kebijakan meski Cuti Kampanye Pilpres

Agus mencontohkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2009 yang mengambil cuti untuk kampanye pada Jumat, Sabtu, dan Minggu pada setiap pekannya. Sementara sisanya, SBY tetap aktif menjabat sebagai presiden. "Selama cuti tentu segala kegiatan yang bertanggung jawab adalah wakil presiden," kata dia.

Hingga kini, Kementerian Dalam Negeri tengah menyusun peraturan pemerintah yang mengatur soal cuti pejabat yang bakal ikut dalam pemilu. Salah satunya, aturan soal cuti presiden dan wakil presiden ketika berkampanye. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum masih menunggu peraturan pemerintah ini untuk merumuskan fasilitas apa saja yang boleh ataupun tidak boleh digunakan selama masa kampanye.

Advertising
Advertising

Baca: Capres Inkumben Dinilai Tak Perlu Cuti Sepanjang Masa Kampanye

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Ahmad Riza Patria, mengatakan cuti adalah hak bagi calon presiden inkumben. Pasangan calon inkumben menyerahkan jadwal cuti kepada KPU untuk pengaturan jadwal kampanye. "Bedanya kalau pilkada sepanjang masa kampanye, wajib cuti. Kalau pilpres tidak wajib cuti," ujarnya.

Karena menjadi hak bagi inkumben, Riza mengatakan cuti itu bisa digunakan atau tidak. "Dia punya hak cuti. Tidak wajib, jadi boleh dipakai atau tidak," ujarnya. Namun, kata dia, selama menjalani kampanye, calon presiden inkumben tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.

Riza pun mengatakan selama cuti kampanye, fasilitas yang melekat bagi calon presiden inkumben adalah fasilitas pengamanan. Fasilitas inilah yang juga diberikan pada calon presiden lainnya. "Selama cuti juga di luar tanggungan negara. Selama cuti tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecuali pengamanan," kata dia.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya