Gaya Mengelak Anies Baswedan Ditanya Jadi Cawapres Prabowo

Kamis, 29 Maret 2018 07:57 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan penutupan grup perusahaan yang membawahi Alexis, PT Grand Ancol Hotel, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta -Anies Baswedan memilih menghindari pertanyaan wartawan ketika ditanya namanya dipertimbangkan oleh Partai Gerindra dan PKS untuk menjadi calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto. Ditemui wartawan usai rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Rabu 28 Maret 2018, Gubernur DKI Jakarta itu mengumbar senyum.

""Lah ini baru RPJMD. Kami urus RPJMD dulu," kata Anies Baswedan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018. RPJMD adalah Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan periode yang dibahas Anies Baswedan untuk tahun 2017-2022.

BACA: Gerindra Ajak PKS Bahas Anies Baswedan untuk Cawapres Prabowo

Ini bukan sekali Anies Baswedan menghindari pertanyaan soal peluang menjadi cawapres. Sehari sebelumnya Selasa 27 Maret 2018, Anies memilih menjawab dengan senyuman ketika ditanya hal yang sama. Bahkan, alih-alih menjawab, Anies malah bicara pertemuan di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Senin 26 Maret 2018 malam. Menurut Anies, ia datang ke acara syukuran Ahmad Muzani jadi Wakil Ketua MPR.

"Saya dapat undangan syukuran dilantiknya Pak Ahmad Muzani menjadi Wakil Ketua MPR. Jadi acaranya potong tumpeng, tumpeng diserahkan, lalu makan," kata Anies. Ia menampik ada pembahasan lain termasuk pengajuan dirinya dalam pemilihan presiden 2019 dalam acara itu."Tidak ada (agenda) yang lain," ujar Anies.

Advertising
Advertising

Selasa lalu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, partainya mempertimbangkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden atau cawapres Prabowo Subianto. Nama Anies masuk daftar 15 nama yang kini digodok menjadi pendamping Prabowo dan akan dibahas bersama koalisi PKS. “Tapi belum ada yang final karena menunggu hasil kesepakatan koalisi dulu,” kata Andre saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018.

BACA:Anies Baswedan Dominasi Survei untuk Cawapres Prabowo

Elektabilitas Anies Baswedan terlihat dalam sejumlah survei. Hasil sigi sejumlah lembaga survei menyebut Anies sebagai salah satu calon alternatif pilpres 2019 selain Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Survei IndoBarometer pada Desember 2017 mencatat Anies memperoleh 12,1 persen dukungan jika head to head dengan Jokowi yang mendapat 49,9 persen dukungan.

Survei Median pada Februari lalu juga mencatat, jika pemilihan presiden digelar hari itu juga, elektabilitas Anies naik 0,1 persen menjadi 4,5 persen. Sedangkan elektabilitas Jokowi dan Prabowo tercatat menurun masing-masing 1,2 persen dan 2 persen.

Anies Baswedan juga dinilai potensial sebagai calon wakil presiden. Sigi Poltracking pada 27 Januari-3 Februari 2018 mencatat nama Anies masuk sebagai kandidat kuat cawapres Jokowi selain Jusuf Kalla. Anies berada dalam posisi kedua dengan perolehan dukungan 12,1 persen, di bawah Agus Harimurti Yudhoyono yang menghimpun 12,4 persen dukungan.

Berita terkait

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

2 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

2 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

2 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

3 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

3 jam lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.

Baca Selengkapnya

Sebelum Putuskan Maju, Anies Ingin Pastikan Pilkada Jakarta Bebas Intervensi

5 jam lalu

Sebelum Putuskan Maju, Anies Ingin Pastikan Pilkada Jakarta Bebas Intervensi

Anies mengaku banyak mendapat aspirasi dari warga untuk mendorong kembali dirinya mencalonkan diri di Pilgub Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

5 jam lalu

Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak

Anies mengatakan belum ada rencana bertemu Prabowo. Masih konsentrasi menata langkah ke depan.

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

6 jam lalu

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.

Baca Selengkapnya