TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum tentu mendorong Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden untuk Joko Widodo. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, meski Muhaimin sekarang menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, masih ada hal lain yang menjadi pertimbangan.

Hasto tidak memungkiri jika jabatan Wakil Ketua MPR bisa mendongkrak elektabilitas Muhaimin. Namun, kata dia, elektabilitas bukan faktor segalanya dalam menentukan calon presiden atau calon wakil presiden.

Baca juga: Muhaimin Iskandar: Berita Langit Hampir Pasti Jokowi ke Saya

"Jadi pemimpin apalagi presiden dan wakil presiden kan bukan sekadar elektoral, tapi juga tanggung jawab bagi bangsa dan negara," katanya setelah menghadiri pelantikan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 26 Maret 2018.

Hasto menjelaskan, PDIP tidak melulu melihat tingginya angka elektabilitas seseorang. Pihaknya mencari sosok yang bisa bekerja sama dan kompak dengan Jokowi.

"Kalau aspek elektoral itu kan watak demokrasi liberal. Tugas pemimpin rakyat itu berproses dengan seluruh kematangan jiwa, melakukan kontemplasi bagi Indonesia raya," ujarnya.

Ia menuturkan partai-partai yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sepakat membahas calon wakil presiden setelah pemilihan kepala daerah serentak 2018. Saat ini, partai-partai masih berfokus untuk memenangi pilkada.

Baca juga: Tawarkan Muhaimin ke Jokowi, PKB Namakan Poros Soekarno-Gus Dur

Hari ini, Muhaimin Iskandar bersama Ahmad Muzani dari Gerindra, dan Ahmad Basarah dari PDIP resmi menjadi Wakil Ketua MPR yang baru sebagai tambahan sesuai aturan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Muhaimin telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi. Namun Jokowi sampai saat ini belum memutuskan siapa pendampingnya.