Wakapolri: Pembubaran Blokade Zikir oleh Polisi Aksi Intoleran

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Amirullah

Jumat, 23 Maret 2018 15:44 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indnesia (DMI) didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin selaku Wakil Ketua Umum DMI, dan Ustad Abdul Somad di rumah jabatan Wakil Presiden Jl. Diponegoro Jakarta pada Minggu, 4/2. Foto/Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin mengecam tindakan aparat Kepolisian Resor Kabupaten Banggai, Sulawesi Tenggah, yang membubarkan blokade ibu-ibu mejelis taklim saat penggusuran lahan di Tanjung Sari, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, 19 Maret 2018 lalu.

"Tim sedang menangani, sedang diinvestigasi. Jika terbukti akan ditindak dengan tegas," ujar Syafruddin di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Jumat 23 Maret 2018.

Baca juga: Wakapolri Perintahkan Jajarannya Selidiki Serius Kasus Orang Gila

Aksi pembubaran tersebut viral di sosial media. Dalam video tersebut terlihat sejumlah perempuan menghadang aparat dengan berzikir di tengah jalan beserta warga lainnya.

Dalam video itu terlihat aparat membubarkan blokade dengan menembakan gas air mata dan menyerang massa menggunakan mobil water canon.

Advertising
Advertising

Syafrudin menyesalkan aksi tersebut. Menurut dia, meski dalam konteks penegakan hukum, namun aparat harus tetap memperhatikan nilai keadilan. "Tindakan tersebut intoleran," ujarnya.

Menurut Syafruddin, tindakan aparat yang menggunakan gas air mata tidak dibenarkan lantaran tidak sesuai dengan prosedur tetap kepolisian.

Baca juga: Polri Sampaikan Dugaan Motif Penyebaran Hoax Telur Palsu

Syafrudin menjamin akan mengusut peristiwa ini hingga tuntas, termasuk akan mencopot petugas kepolisian yang terbukti melakukan hal tersebut. Tim investigasi, kata dia, sudah memeriksa dari Polres, hingga Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

Syafrudin menambahkan, pemeriksaan juga akan dilakukan kepada pemerintah daerah yang tidak memberikan jalan keluar terhadap persoalan tersebut. "Kalau ada yang terbukti akan kami pidanakan," katanya.

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

8 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

21 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

22 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya