900 Ribu Warga Jawa Barat Belum Rekam E-KTP

Senin, 19 Maret 2018 18:03 WIB

Ilustrasi pembuatan e-KTP. Dok.TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jawa Barat, Abas Bashari mengatakan, jumlah penduduk Jawa Barat yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik atau E-KTP mencapai 99,21 persen. “Tinggal 900 ribuan lagi yang belum melakukan perekaman,” kata dia di Bandung, Senin, 19 Maret 2018.

Abas membenarkan jumlah warga Jawa Barat yang belum melakukan perekaman melonjak. Pada Januari 2018 lalu jumlah warga yang belum melakukan perekaman E-KTP menembus 400 ribuan orang. “Kalau prosentasenya berkurang, tapi dari segi jumlah bertambah karena penambahan orang dewasa,” kata dia.

Baca juga: Rekam Data Beres, 1,5 Juta Warga Jawa Barat Tunggu Blangko E-KTP

Abas mengatakan, jumlah penduduk yang memasuki usia dewasa bertambah bisa ratusan orang setiap harinya di tiap kabupaten/kota. “Angka terakhir dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri itu yang belum perekaman 900 ribuan orang,” kata dia.

Menurut Abas, untuk keperluan pemilihan gubernur, perekaman E-KTP terus akan dilakukan hingga hari H pelaksanaan pencoblosan pada 26 Juni 2018. Data potensial pemilih Jawa Barat yang memilik hak pilih hingga hari H menembus 32 juta orang. “Perekaman sampai hari H terus berjalan. Pemilih pemula yang masuk usia dewasa pada tanggal 26 nanti berhak memilih,” kata dia.

Abas mengatakan, kemungkinan pelaksanaan pencoblosan nanti masih mengandalkan Suket (Surat Keterangan) pengganti E-KTP bagi warga yang belum mencetak E-KTP. “Aturannya masih diperbolehkan,” kata dia.

Ada tiga daerah terbanyak yang mencatatkan jumlah warga yang belum melakukan perekaman E-KTP yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Indramayu. “Yang paling banyak itu Kabupaten Bekasi. Sekitar 30 ribuan orang yang belum,” kata Abas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat telah mengumumkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) mengacu pada warga yang telah memiliki hak pilih jumlahnya 31.708.330 orang. “Dari jumlah itu ada 930 ribuan orang pemilih belum memiliki KTP Elektronik,” kata Anggota KPU Jawa Barat Ferdhiman P Bariguna saat dihubungi Tempo, Senin, 19 Maret 2018.

Ferdhiman mengatakan, pemilih yang belum mengantungi E-KTP itu diketahui dari hasil coklit (pencocokan dan penilitian) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). “Mereka kita bagi dalam dua kelompok. Pertama yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik jumlahnya kurang lebih 400 ribuan orang. Dan kelompok kedua yang sudah memiliki KTP Elektronik, itu sisanya,” kata dia.

Anggota Bawaslu Jawa Barat M Waskin Marzuki meragukan laporan berkala yang diterima lembaganya mengenai perkembangan perekaman E-KTP. “Dia selalu melaporkan jumlah pemilih potensial yang belum KTP Elektronik makin menurun, dari sekitar 1 juta orang menjadi sekitar 600 ribuan orang, dan per 15 Januari 2018 mereka melaporkan 420 ribuan orang. Tapi pada 17 Maret 2018 ditemukan 930 ribuan orang yang sudah tercoklit tapi belum punya KTP Elektronik,” kata dia saat dihubungi Tempo, Senin, 19 Maret 2018.

Wasikin mengatakan, belakangan Disdukcapil Jawa Barat merevisi jumlahnya menjadi 900 ribuan orang yang belum merekam E-KTP. “Saya meyakini data hasil coklit itu yang benar. Itu dilakukan door to door. Disdukcapil segera meningkatkan pelayanannya, membuka sebebas-bebasnya, selebar-lebarnya bagi masyarakat yang belum punya KTP untuk membuat KTP,” kata dia.

Berita terkait

KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

10 Mei 2019

KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

Ganjar Pranowo mengatakan terdapat sekitar 100 kabupaten yang harus mencetak e-KTP sehingga dibutuhkan penambahan anggaran.

Baca Selengkapnya

17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

6 Juni 2018

17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

Sudah dua bulan, 17 ribu warga Kota Bogor pemohon kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) belum menerima kartu identitasnya itu meski sudah PRR.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

14 April 2018

Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

Salah satu sebab tingginya jumlah pemilih yang belum punya e-KTP adalah adanya anggapan merekam e-KTP bertentangan dengan kepercayaan.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

4 April 2018

Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

Presiden Jokowi juga meminta agar Kemendagri melakukan metode jemput bola untuk perekaman e-KTP bagi warga di daerah terpencil.

Baca Selengkapnya

Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

28 Maret 2018

Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

Anang Sugiana adalah Direktur Utama PT Quadra Solution, salah satu anggota konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP.

Baca Selengkapnya

ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

24 Maret 2018

ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

ICW mendorong KPK untuk memeriksa nama-nama yang disebutkan menerima aliran dana e-KTP.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

24 Maret 2018

Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

Puan Maharani menjelaskan selama bertugas di DPR dirinya tidak pernah ikut terlibat dalam pembahasan proyek e-KTP.

Baca Selengkapnya

6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

23 Maret 2018

6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

Atasi pemilih tak punya E-KTP, Bawaslu buka posko.

Baca Selengkapnya

Setya Novanto Mengaku Baru Tahu Keponakannya Ikut Tender E-KTP

5 Maret 2018

Setya Novanto Mengaku Baru Tahu Keponakannya Ikut Tender E-KTP

Setya Novanto juga membantah keponakannya menjadi perantara uang proyek e-KTP untuknya, seperti sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Selengkapnya

Kasus E-KTP, Anang Sugiana Ungkap Ada Jatah Rp 100 Miliar ke DPR

22 Februari 2018

Kasus E-KTP, Anang Sugiana Ungkap Ada Jatah Rp 100 Miliar ke DPR

Mantan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo membenarkan ada bagi-bagi duti ke anggota DPR sebesar Rp 100 miliar terkait proyek e-KTP.

Baca Selengkapnya