Menolak Digantikan, Mahyudin: Golkar Bukan Punya Airlangga

Senin, 19 Maret 2018 15:55 WIB

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin melakukan protes keras terhadap kebijakan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. (dok,MPR)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari fraksi Partai Golkar, Mahyudin, menolak posisinya digantikan oleh Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Mahyudin menduga keputusan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menjadi kesepakatan politik antara Airlangga dan Titiek.

"Sejak munas kemarin sudah ada gaungnya karena memang ada kesepakatan, Mbak Titiek enggak maju caketum, dipromosikan jadi wakil ketua MPR. Dalam politik itu biasa saja," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.

Baca: Mahyudin Menolak Digantikan Titiek Soeharto

Pada Ahad malam, 18 Maret 2018, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menggelar rapat pleno membahas persiapan rapat kerja nasional (rakernas). Rencananya, Rakernas Partai Golkar bakal digelar pada 22-23 Maret 2018 di Jakarta.

Ketua DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Sadzily mengatakan rapat itu menyetujui pergantian Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal dengan Melchias Markus Mekeng. Rapat itu juga menyetujui pergantian Mahyudin dengan Titiek Soeharto.

Mahyudin menanggapi dingin usulan pergantian tersebut. Menurut dia, hal itu karena faktor perbedaan pandangan dalam politik dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto. "Mungkin karena saya ada perbedaan gaya politik dengan ketua umum, dan bisa jadi ini karena masalah suka dan tidak suka," ujarnya.

Baca: Golkar Siapkan Titiek Soeharto Jadi Wakil Ketua MPR

Advertising
Advertising

Ia juga mengaku tak menyetujui usulan tersebut. Mahyudin mengkritik pernyataan DPP yang menyebut bahwa dirinya menyetujui usulan pergantian tersebut. "Ketua umum mengatakan bahwa sudah ketemu saya dan saya sudah setuju. Anehnya saya belum menyatakan setuju," kata dia.

Mahyudin menyatakan bakal mempertahankan haknya untuk tetap berada di kursi pimpinan. Dasarnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyebut pergantian hanyaaa bisa dilakukan jika ada pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap. "Partai Golkar bukan punya Pak Airlangga sendirian. Milik semua termasuk saya," kata dia.

Berita terkait

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

7 jam lalu

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

Golkar melakukan survei untuk mengetahui nama-nama tokoh yang punya peluang paling kuat untuk menang dalam Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

11 jam lalu

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Golkar membuka peluang bagi tokoh di luar partai yang ingin maju pada Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya

Golkar Sumut: 234 Orang Daftar Jadi Calon Kepala Daerah, 44 Kantongi Surat Penugasan dari DPP

14 jam lalu

Golkar Sumut: 234 Orang Daftar Jadi Calon Kepala Daerah, 44 Kantongi Surat Penugasan dari DPP

Golkar Sumut telah menerima ratusan pendaftar untuk diusung dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

15 jam lalu

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

PKS tengah mendatangi tokoh-tokoh potensial yang punya peluang untuk diusung di Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

1 hari lalu

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

PKS dan Golkar Kota Semarang jajaki koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen kursi legislatif guna mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nama Kapolda Ahmad Luthfi Masuk Radar Golkar untuk Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024

2 hari lalu

Nama Kapolda Ahmad Luthfi Masuk Radar Golkar untuk Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024

Nama Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi masuk radar Partai Golkar untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jateng 2024.

Baca Selengkapnya

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

2 hari lalu

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

PKS dan Golkar akan berkoalisi di Pilkada Depok dengan mengusung pasangan Imam Budi Hartono - Ririn Farabi A Rafiq. NasDem dikabarkan akan bergabung.

Baca Selengkapnya

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

4 hari lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

4 hari lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

4 hari lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya