Partai Pendukung Sedang Berebut Efek Jokowi di Pilpres 2019

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 17 Maret 2018 18:19 WIB

Presiden Joko Widodo. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar membentuk tim relawan yang diberi nama Gojo atau akronim dari Golkar Jokowi untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Menurut peneliti dari The Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, sejumlah partai memang sedang berebut efek nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi, untuk pemilu tahun depan.

Sebabnya, Jokowi dianggap sebagai calon presiden terkuat yang akan bertarung pada Pemilu Presiden 2019. “Pemilu serentak, membuat partai tidak punya inovasi dalam politik di internal. Maksudnya adalah, partai mendompleng capres (terkuat). Projo bikin, Golkar juga, Nasdem nanti juga membuat partaiku Nasdem presidenku Jokowi, apa dan apa,” kata Arya saat dihubungi, Sabtu, 17 Maret 2018.

Baca juga: Rommy PPP: Pilpres 2019, Pertarungan Ulang Jokowi-Prabowo

Ia menuturkan semestinya partai memahami efek domino dari kebijakan yang mereka lakukan. Sebab, jika Jokowi seandainya terpilih kembali menjadi presiden, insentif terbesar akan diberikan kepada PDI Perjuangan, sebagai partai pengusung utama.

Jadi apapun cara yang dilakukan partai lain untuk mencuri perhatian Jokowi, asosiasi publik terhadap Jokowi adalah PDIP. Jadi, tambah Arya, lebih baik partai membuat inovasi yang lebih kreatif. “Semua partai ingin berubut efek jokowi. Golkar, Hanura, Masdem, dan partai baru PSI. Semua berebut, padahal dari 100 persen suara Jokowi, 60 persen ke PDIP,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Ia menuturkan partai sibuk membuat relawan pemenangan Jokowi, lebih baik mereka fokus untuk menjaga basis suara di kantung-kantung suara mereka. Sebab, semakin banyak relawan yang akan merasakan dampaknya adalah PDIP.

“Nanti kalau ada pernyataan Jokowi kader PDIP dan petugas partai PDIP, habis semua pergerakan partai lain,” ucapnya.

Selain itu, partai lebih baik memperbaiki kaderisasi dan menyiapkan calon anggota legislatif untuk bertarung di 2019. Sebab, gerakan relawan untuk mendukung Jokowi tidak akan banyak berimbas pada partai lain, di luar PDIP. “PDIP sekarang diam-diam saja. Nanti kalau di belakang dibom tidak bisa berkutik partai lain. Lebih baik buat inovasi di internal untuk menyiapkan pemilu legislatifnya.”

Baca juga: Jokowi Maju Pilpres 2019, Ini Analisis Pengamat soal Cawapres

Direktur Eksekutif Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan tidak masalah partai membentuk relawan untuk mendukung pasangan calon presiden. Bahkan, partai juga bisa menggerakan sayap mereka untuk menjadi relawan. “Atau bahkan di luar kader mereka yang tidak resmi berada di dalam struktur partai. “Ya sah saja, gerakan seperti itu,” katanya.

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

1 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

11 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

12 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

13 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

17 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

18 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

21 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

21 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

22 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

22 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya