Alasan Gerindra Belum Deklarasikan Prabowo sebagai Capres

Selasa, 13 Maret 2018 14:40 WIB

Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberi sambutan saat perayaan puncak ulang tahun ke-10 di Lapangan Arcici di Jakarta, 11 maret 2018. Dewan Pimpinan daerah Partai Gerindra DKI Jakarta mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden pada pemilihan 2019. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan masih menunggu kepastian mitra koalisi partai politik yang bakal bergabung bersama Partai Gerindra untuk Pemilihan Presiden 2019 sebelum mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Simpel saja, kami ingin bersama koalisi dan ingin memastikan koalisi lengkap, dengan siapa saja dan siapa cawapres yang tepat," kata Andre saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.

Baca: Gerindra: Elektabilitas Rendah karena Prabowo Belum Ngapa-ngapain

Sampai saat ini, kata dia, baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan bakal bergabung bersama Partai Gerindra. Gerindra, kata dia, masih menunggu kepastian sikap arah koalisi dari Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Ketiga partai ini belum menentukan sikap apakah akan bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo, koalisi pendukung Prabowo Subianto, atau membentuk poros alternatif.

Meski begitu, Andre memastikan Joko Widodo tidak akan berhadapan dengan kotak kosong pada Pemilu 2019. "Pilpres nanti akan menjadi ajang rematch untuk Pak Prabowo dan Jokowi," katanya.

Ia memastikan Gerindra satu suara untuk mengusung Prabowo. Meski belum ada deklarasi resmi, Andre menegaskan pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah final.

Baca: Pengurus Gerindra Sepakat Usung Prabowo Subianto di Pilpres 2019

Advertising
Advertising

Prabowo digadang-gadang maju sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk berhadapan dengan Jokowi. Saat ini, Jokowi sudah resmi didukung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai Golkar.

Kata Andre, keputusan untuk mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres sudah final karena syarat ambang batas pencalonan 20 persen yang sudah dipenuhi partainya dan Partai Keadilan Sejahtera. Ia juga menilai kader dan mesin partai lebih solid dibandingkan pada Pemilihan Umum 2014. "Koalisi sudah ada, tinggal mengajak Demokrat, PKB, PAN mau ikut kami atau enggak," ujarnya.

Berita terkait

Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

1 jam lalu

Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

Skema pengubahan subsidi BBM jadi BLT dikaji Kementerian ESDM. Prabowo bentuk Tim Khusus Subsidi untuk mencari bentuk subsidi yang tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Subianto Pertama Kali Kunjungan Kerja ke Cina sebagai Kepala Negara

9 jam lalu

Prabowo Subianto Pertama Kali Kunjungan Kerja ke Cina sebagai Kepala Negara

Prabowo Subianto akan kunjungan kerja ke Cina pada akhir pekan ini.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

9 jam lalu

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

Ekonom, Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati bila dengan rencana mengubah subsidi BBM menjadi BLT.

Baca Selengkapnya

Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

10 jam lalu

Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

Supratman menjelaskan, pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Prabowo untuk menanyakan Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

10 jam lalu

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Kriteria Kredit Macet UMKM yang Dihapus Prabowo

10 jam lalu

Kriteria Kredit Macet UMKM yang Dihapus Prabowo

Prabowo menghapus kredit macet UMKM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tertanggal 5 November 2024. Bagaimana teknisnya?

Baca Selengkapnya

Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

10 jam lalu

Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

Tiga tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411 dibacakan menantu Rizieq Shihab, Muhammad bin Husein Alatas.

Baca Selengkapnya

Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

11 jam lalu

Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

Prabowo memecah KLHK dan memisahkan kembali kehutanan sebagai kementerian tersendiri. Ditjen KSDAE pun ikut kembali bersama induknya yang lama itu.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua Kompolnas Mengenai Peningkatan Profesionalitas Polri

11 jam lalu

Kata Ketua Kompolnas Mengenai Peningkatan Profesionalitas Polri

Ketua Kompolnas: Polri perlu didukung dalam profesionalismenya sesuai dengan rencana strategis Polri dan dalam koridor program prioritas pemerintah

Baca Selengkapnya

Dilantik Prabowo Jadi Kepala OIKN Definitif, Basuki Hadimuljono Langsung Incar Investor Swasta

11 jam lalu

Dilantik Prabowo Jadi Kepala OIKN Definitif, Basuki Hadimuljono Langsung Incar Investor Swasta

Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ia mengincar peluang investasi swasta untuk mempercepat proses pembangunan di IKN, dalam waktu 3-4 tahun ke depan

Baca Selengkapnya