TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan konflik di Indonesia terjadi karena politik identitas saat masa pemilihan pemimpin.

"(Indonesia) besar sekali. Alhamdulillah kita bisa bersatu sebagai bangsa, ini kekuatan," katanya di Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 7 Maret 2018.

"Di sini harus kita sadari konflik terjadi karena kita sendiri, konflik terjadi karena politik identitas," ujarnya.

Baca juga: Penanganan Konflik di Papua, Wiranto: Kami Ada Batasnya

Padahal dulu, menurut Wiranto, politik identitas hampir tidak ada. Sebagai contoh, kata dia, dulu bupati di Aceh bisa saja orang Sunda. Begitu pula Gubernur Jawa Barat yang bisa orang Sulawesi Selatan dan sebagainya.

"Tetapi kita justru sekarang ini sudah masuk politik identitas. Harus putra daerah, harus putra daerah, dan sebagainya, padahal kepala daerah itu sebenarnya adu kualitas. Siapa yang berkualitas, punya kompetensi, ya, kita percaya," ucapnya.

Yang terpenting, Wiranto menambahkan, seharusnya masyarakat harus menyadari bahwa dirinya adalah orang Indonesia.

"Tapi tak apa sekarang kita sementara seperti ini, tapi kesadaran harus ada bahwa siapa kita Indonesia. Tidak boleh siapa kita Aceh, siapa kita Papua, siapa kita orang Solo," tuturnya.

Baca juga: Wiranto Jelaskan Peningkatan Suhu Politik ke Mendagri Australia

Wiranto menilai politik identitas seharusnya dapat hilang karena pemilu merupakan kontes kompetensi, bukan membedakan suku, partai, serta pihak sana dan sini.

Karena itu, Wiranto meminta para pejabat di daerah yang punya kewenangan dan tanggung jawab harus bersama-sama dan kompak. "Itu kuncinya. Kalau pimpinan daerah bersatu padu, maka daerah aman, membuat Indonesia aman," ujarnya.