Penanganan Konflik di Papua, Wiranto: Kami Ada Batasnya

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, 30 Oktober, 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, 30 Oktober, 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan pemerintah memiliki batas kesabaran dalam menangani situasi penyanderaan di Mimika, Papua. Dengan kata lain, pemerintah tak menutup kemungkinan memakai pendekatan tegas nantinya.

    "Saya katakan ada batas-batas. Kalau negosiasi terus, tetapi korban terus berjatuhan di pihak kita bagaimana? Apa mau prajurit kita mati konyol karena terus-terusan mengajak di saat tak ada yang mau?" ujarnya saat dicegat di Istana Kepresidenan Bogor pada Kamis, 16 November 2017.

    Baca: Penyanderaan di Papua, JK: Selamatkan Rakyat Apa pun Caranya

    Penyanderaan terhadap 1.300 orang di Mimika sudah berjalan sejak pekan lalu oleh kelompok bersenjata. Kelompok itu melarang warga beraktivitas mencari kebutuhan pokok dan mengisolasi jalur lalu lintas.

    Saat ini, tim gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI sudah mengepung kedua kampung tempat para warga disandera. Tim gabungan masih melakukan persuasif dengan menawarkan dua opsi kepada kelompok penyandera itu. Opsinya, menyerahkan diri atau meninggalkan kampung.

    Baca: Kapolri Beri Sinyal Gelar Operasi Bersenjata di Mimika

    Wiranto mengakui bertindak tegas terhadap situasi di Papua bisa memicu reaksi keras dari berbagai pihak, misalnya menganggap pemerintah Indonesia bertindak sewenang-wenang atau gegabah. Karena itu, tindakan tegas hanya akan diambil apabila situasinya sangat mendesak.

    "Orientasi saat ini tetap untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara persuasif. Tapi ada batas tertentu di mana saatnya kami tegas. Kami sudah instruksikan itu kepada aparat penegak hukum," ucapnya.

    Ia pun meminta aparat yang berjaga tidak terpancing provokasi. "Kami tidak ingin situasi di Papua berujung gaduh," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.