TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan ketua umum partai politik di Istana Negara adalah hal yang biasa. Ia pun mempertanyakan kenapa pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie pada Kamis pekan lalu baru dipermasalahkan saat ini.

Bila yang dikritisi soal pembahasan politik, kata Johan, hal itu menjadi topik biasa yang dibicarakan Presiden jika menerima ketua umum partai. "Presiden menemui kunjungan ketum partai-partai politik itu sudah sering dilakukan. Tentu pembicaraannya bisa bermacam-macam, termasuk soal politik. Kan namanya ketua umum partai politik," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018.

Baca juga: Dikritik Bahas Pilpres 2019 di Istana, Grace Natalie: Ndeso Ah!

Tidak hanya dikunjungi Grace, menurut Johan, Jokowi pernah pula menerima ketua umum partai lain di Istana Negara, seperti Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra) juga pernah bertemu di Istana dengan Presiden. Saya kira apa yang dilakukan Jokowi menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua PSI biasa saja," ucapnya.

Johan tidak keberatan jika masyarakat berpandangan apa yang dilakukan Jokowi dan PSI tidak etis karena membahas strategi pemilihan umum dan pemilihan presiden 2019. "Itu tidak bisa dilarang orang punya persepsi itu," ujarnya. Johan mempersilakan pula bila ada masyarakat yang melaporkan Jokowi ke Ombudsman Republik Indonesia.

Baca juga: Ungkap Pembicaraan dengan Jokowi, PSI Dianggap Kurang Jam Terbang

Jokowi pada pekan lalu menerima kunjungan Grace dan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat PSI. Seusai pertemuan, Grace bercerita Jokowi memberi tip mengenai menghadapi pemilu 2019. Selain itu, kedua belah pihak membahas strategi pemenangan Jokowi dalam pilpres 2019.

Pembicaraan tentang pemenangan pilpres 2019 di Istana itu lantas mendapat kritikan publik. Mereka menilai pembahasan pemenangan pilpres tak patut dilakukan di Istana.