Jokowi Terima Kunjungan Direktur IMF Hari Ini

Senin, 26 Februari 2018 10:13 WIB

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyambut peserta Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) 2018 yang akan berlangsung di Bali, Indonesia, Oktober tahun depan. Y TOMI ARYANTO

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menerima kunjungan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 26 Februari 2018. Lagarde pernah datang pada September 2015.

Melalui akun Twitter resmi IMF, @IMFNewes, Lagarde menyampaikan kegembiraannya bisa kembali ke Indonesia. "Saya sangat senang kembali ke Indonesia untuk mengunjungi negara Anda yang indah, berjumpa dengan masyarakat serta menikmati budaya yang sangat kaya dan beragam, karena saya suka Indonesia," katanya, Kamis, 22 Februari 2018.

Baca:
17.000 Delegasi Akan Hadiri Annual Meeting IMF-World Bank di Bali...
Gunung Agung Meletus, Luhut: Pertemuan IMF Tetap di Bali

Selain itu, menurut Lagarde, kunjungannya kali ini menjadi penting lantaran Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF dengan Bank Dunia, Oktober mendatang. "Ini momen penting bagi Indonesia dan IMF."

Kedatangan Lagarde dikomentari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Fadli Zon. Melalui akun Twitter-nya, Ahad, 25 Februari 2018, Fadli mengatakan pemerintah bermental inlander. "IMF adalah institusi yang bikin hancur ekonomi RI 20 tahun lalu. Kini pemerintah menjamu besar2an IMF dengan biaya Rp 1 triliun. Mental inlander?" cuit Fadli.

Angka Rp 1 triliun yang disampaikan Fadli merupakan anggaran negara untuk membiayai pertemuan tahunan IMF dengan Bank Dunia nanti.

Baca juga: Budi Karya Minta Pelabuhan Yacht Siap Sebelum Pertemuan IMF Bali...

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali akan memerlukan anggaran Rp 868 miliar. Jumlah itu terdiri atas beberapa rincian, di antaranya sewa hotel. "Dari jumlah itu, yang digunakan betul adalah Rp 555 miliar. Sedangkan Rp 243 miliar untuk menyewa hotel," kata Luhut saat ditemui di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat, 25 Agustus 2017.

Advertising
Advertising

Luhut mengatakan sebenarnya pemerintah mengeluarkan uang sebesar Rp 655 miliar untuk infrastruktur dan cultural event. "Untuk hotel pakai dana BI. Nanti di-reimburse oleh orang yang menginap."

Acara yang akan diselenggarakan pada Oktober 2018 ini merupakan pertemuan rutin IMF-World Bank. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 189 negara akan hadir serta membicarakan tentang sektor keuangan dan perekonomian dunia. Diperkirakan, pertemuan ini menghadirkan 15 ribu orang selama penyelenggaraan.

AHMAD FAIZ | DIKO OKTARA

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

2 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

3 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

4 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

5 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

6 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

7 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

11 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

12 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

13 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

13 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya