PDIP Jajaki Kemungkinan Koalisi dengan Demokrat dan Gerindra
Reporter
Arkhelaus Wisnu Triyogo
Editor
Ninis Chairunnisa
Sabtu, 24 Februari 2018 15:40 WIB
TEMPO.CO, Denpasar - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempersiapkan koalisi partai untuk mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2019. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya sedang menjajaki kemungkinan koalisi dengan partai di luar pemerintah.
Ia menyebut pihaknya sedang menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Demokrat dan Gerindra. "Keduanya dalam level komunikasi kami sudah lakukan DPP," kata Hasto di Hotel Prime Plaza Sanur, Bali, pada Sabtu, 24 Februari 2018.
Baca: Jadi Capres PDIP 2019, Jokowi: Pemerintahan Akan Lebih Stabil
Hasto mengaku sering bertemu dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan. Menurut dia, setelah Rapat Kerja Nasional III PDIP, partainya akan membangun komunikasi di parlemen menghadapi agenda politik 2019. "Kami akan mengambil inisiatif untuk membangun dialog dengan parpol, termasuk Gerindra," ujarnya.
Selain itu, kata Hasto, partainya tetap membangun komunikasi dengan partai baru, seperti Partai Perindo, yang telah menyatakan dukungannya terhadap Jokowi. Meskipun, menurut dia, partainya berfokus pada kerja sama partai yang telah duduk di parlemen. "Ini adalah dasar untuk membangun kekuatan gotong royong ke depan," ujarnya.
Baca: PDIP Calonkan Jokowi di Pilpres 2019, Kenapa Bursa Cawapres Seru?
Kemungkinan kerja sama atau koalisi partai menjelang Pemilihan Umum 2019 menjadi perhatian pasca-pengumuman PDIP untuk mengusung kembali Jokowi dalam pilpres 2019. Sejauh ini, setidaknya terdapat tujuh partai pendukung pemerintah, yaitu PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PKB, Hanura, dan PAN.
Sedangkan terdapat dua partai oposisi, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Partai Demokrat mengklaim dirinya menjadi partai penyeimbang.
Penunjukan Jokowi pun menimbulkan banyak spekulasi ihwal pendampingnya dalam pilpres 2019. Jokowi menyebutkan bakal berkomunikasi dengan partai pendukung pemerintah untuk pembahasan calon wakil presiden.