Alasan PDIP Belum Bahas Cawapres Jokowi

Sabtu, 24 Februari 2018 09:09 WIB

Presiden Joko Widodo disambut oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) dan Panitia Pengarah Rakernas PDIP Prananda Prabowo dalam pembukaan Rakernas III PDIP di Sanur, Bali, 23 Februari 2018. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Denpasar – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencari nama calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo (Cawapres Jokowi) dalam Pemilihan Presiden 2019. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya belum akan membahas kriteria pendamping Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional III PDIP.

Hasto mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri masih akan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menentukan pendamping Jokowi. “Yang dicari sosok yang memiliki chemistry yang sama dengan Jokowi, tapi saling melengkapi,” kata Hasto di Prime Plaza Hotel, Sanut, Denpasar, Bali pada Jumat malam, 23 Februari 2018.

Baca: PDIP Akan Minta Masukan JK Terkait Calonwapres Jokowi

Pencarian nama pendamping Jokowi, kata Hasto, juga mempertimbangkan kadernya sendiri. Menurut dia, pesan Megawati soal kriteria pendamping Jokowi harus mendapatkan pengakuan dalam masyarakat soal kinerjanya.

“Pesannya sangat jelas dan siapapun yang menjadi pemimpin harus mendapatkan pengakuan dari rakyat,” kata Hasto.

Advertising
Advertising

Ia pun membuka proses dialog pascapengumuman Jokowi sebagai calon presiden dari PDIP. Sebab, PDIP tidak bisa mengusung sendiri Jokowi lantaran syarat 20 persen perolehan suara kursi di DPR. “Kekuatan PDIP 18,6 persen sehingga diperlukan kerja sama dengan partai politik dengan lain,” kata Hasto.

Baca: Begini Reaksi Jokowi ketika Ditanya soal Cawapres

PDIP juga telah memberikan mandat kepada Megawati untuk menentukan calon wakil presiden. Menurut Hasto, masih akan ada diskusi antara Megawati dan Jokowi soal nama calon wakil presiden. “Presiden dan wapres merupakan satu kesatuan kepemimpinan,” ujarnya.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan partainya masih harus berkomunikasid engan partai politik pendukung pemerintah. “Harus ada komunikasi dengan partai politik pendukung yang lain,” ujarnya. Ia memastikan rapat kerja nasional tidak membahas kriteria calon wakil pendamping Jokowi.

Hendrawan mengatakan pihaknya juga masih membuka peluang terhadap usulan nama cawapres Jokowi. “Harus pertimbangkan berbagai dimensi, tapi tentu PDIP tidak boleh terjebak pada poros atau dimensi apa saja,” ujarnya.

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

17 menit lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

32 menit lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Masuknya di Indonesia

35 menit lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Masuknya di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

35 menit lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

47 menit lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

2 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

3 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

3 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

3 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

4 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya