Dihukum karena Dianggap Sebarkan Komunisme, Aktivis Ini Banding

Reporter

Tempo.co

Jumat, 23 Februari 2018 18:37 WIB

Aktivis penolak tambang emas di Banyuwangi, Heri Budiawan alias Budi Pego, divonis 10 bulan penjara karena dianggap menyebarkan komunisme. TEMPO/Ika Ningtyas

TEMPO.CO, Surabaya - Aktivis lingkungan Heri Budiawan alias Budi Pego mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Jumat, 23 Februari 2018, atas vonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Budi Pego divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Banyuwangi, Selasa, 23 Januari 2018, karena menggelar unjuk rasa menentang kegiatan penambangan emas di Gunung Salakan, Banyuwangi, tanpa izin polisi.

Baca: Dianggap Sebarkan Komunisme, Aktivis Lingkungan Divonis 10 Bulan

Heri juga dianggap menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme berdasarkan Pasal 107 a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Keamanan Negara karena terdapat spanduk berlogo mirip palu-arit dalam unjuk rasa tersebut. Meskipun akhirnya Heri dihukum 10 bulan, jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa 7 tahun, ia tetap banding.

“Meskipun jika dipotong masa tahanan Heri tinggal menjalani hukuman 2 bulan, tapi kami tetap banding untuk mengoreksi putusan hakim yang terlihat gamang,” kata kuasa hukum Heri, Abdul Wachid, setelah menyerahkan berkas banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Simak: Warga di Banyuwangi Tuntut Pembebasan Terdakwa Kasus Komunisme

Wachid menuturkan ada tiga poin utama yang diajukan sebagai materi banding. Pertama, jaksa tidak dapat menemukan bukti spanduk bergambar palu-arit di rumah Heri. Padahal dalam dakwaan disebutkan bahwa spanduk tersebut dibuat di rumah Heri. “Nyatanya jaksa tidak bisa menemukan barangnya untuk diajukan sebagai bukti di persidangan,” kata Wachid.

Poin kedua, Heri disebut-sebut sebagai koordinator lapangan dalam unjuk rasa di Kecamatan Pesanggaran pada 4 April 2017. Menurut Wachid, tudingan itu hanya asumsi jaksa dan hakim karena aksi demonstrasi bersifat spontanitas warga.

Adapun poin ketiga hakim masih menyangkutkan Heri dengan ajaran komunisme meski tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Untuk menghukum Heri, kata dia, hakim beralih menggunakan dasar bahwa Heri tidak mengajukan izin ke polisi sebelum menggelar unjuk rasa.

Simak: Mengubur Hantu Komunisme

“Unjuk rasa itu spontanitas lantaran memprotes penambangan emas di Gunung Salakan dan Gunung Tumpang Pitu oleh PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo, tidak ada yang menggalang massa,” kata Wachid.

Sebelumnya, dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, 4 Januari 2018, jaksa Budi Cahyono berkukuh bahwa Heri merupakan koordinator dan perancang aksi yang menginstruksikan warga melakukan unjuk rasa. Spanduk-spanduk penolakan tambang untuk demo juga dibuat di rumah pria berusia 37 tahun tersebut, termasuk spanduk berlogo mirip palu-arit.

KUKUH S. WIBOWO

Berita terkait

Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

18 November 2023

Anies Baswedan di Ijtima Ulama Sebut Tak Kompromi dengan Komunisme

Anies Baswedan mengatakan, pihaknya memahami betul bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang berdasar Pancasila.

Baca Selengkapnya

Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

28 September 2023

Situasi Politik Jakarta Menjelang Peristiwa G30S 1965, PKI dan TNI Bersitegang Soal Angkatan Kelima

Menjelang meletusnya G30S 1965, situasi politik sangat tegang. PKI dan TNI bersitegang soal angkatan kelima.

Baca Selengkapnya

Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

5 Mei 2023

Hari Ini 205 Tahun Kelahiran Karl Marx, Jejak Filsuf yang Bolak-balik Dideportasi

Pemikiran Karl Marx dituangkan pada sejumlah buku, dua di antaranya adalah Das Kapital dan Communist Manifesto.

Baca Selengkapnya

Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

26 Februari 2023

Mengenang Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia Pemikirannya Diserap Sukarno - Hatta

Tan Malaka salah satu pahlawan nasional, dengan banyak nama. Pemikirannya tentang konsep bangsa Indonesia diserap Sukarno - Hatta.

Baca Selengkapnya

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

7 Januari 2023

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tak akan menerima LGBT, sekularisme, dan komunisme di pemerintahannya. Ia mengatakan telah difitnah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

29 November 2022

Pemerintah Sebut Pasal 188 RKUHP Tak Akan Cederai Kebebasan Berpendapat

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries mengatakan pasal 188 tidak akan mencederai kebebasan berpikir dan berpendapat.

Baca Selengkapnya

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

29 November 2022

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.

Baca Selengkapnya

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

26 September 2022

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

G30S menjadi salah satu peristiwa kelam perjalanan bangsa ini. Berikut situasi-situasi menjadi penyebab peristiwa itu, termasuk dampak setelah G30S.

Baca Selengkapnya

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

11 Juli 2022

Draf RKUHP: Ingin Ganti atau Tiadakan Pancasila Diancam 5 Tahun Penjara

RKUHP juga menyebut penyebaran ideologi komunisme atau marxisme-leninisme juga diancam penjara, kecuali belajar untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Baca Selengkapnya

Sejak Kapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Libur Nasional?

1 Juni 2022

Sejak Kapan Hari Lahir Pancasila Jadi Hari Libur Nasional?

Pemerintah belakangan menetapkan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional. Sejak kapan hal tersebut berlaku?

Baca Selengkapnya