TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Tommy, salah satu hal yang memprihatinkan di era pemerintahan Jokowi adalah membengkaknya utang negara.

“Keadaan bangsa negara kita sangat memprihatinkan, seperti utang negara yang sudah sampai USD 340 miliar. Kalau ditanya kepada Presiden atau Menteri Keuangan kapan itu akan lunas, tidak ada yang tahu mengenai itu,” ucap Tommy ketika acara silaturahmi Partai Berkarya di Graha Granadi, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Februari 2018.

Baca: Partai Berkarya Nomor 7, Tommy Soeharto: Angka Baik

Dalam kesempatan itu, Tommy membandingkan pemerintahan Jokowi dengan era pemerintahan Soeharto. Menurut Tommy, saat ayahnya menjabat sebagai presiden, utang negara hanya mencapai USD 54 miliar. “Yang lebih memprihatinkan adalah sekarang bertambahnya hampir tujuh kali lipat,” ujarnya.

Simak: Utang Era Jokowi tahun 2017 Melonjak 9 Persen, Salah Satu Kritik Fadli Zon pada Sri Mulyani

Tommy juga mengkritik kebijakan Jokowi terkait infrastruktur. Menurut dia, gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut menjadi penyebab utama meningkatnya utang luar negeri.

Ia berargumen bahwa pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan penurunan biaya transportasi komoditas. “Seharusnya infrastruktur turut membantu transportasi barang dari satu titik ke titik lain jadi lebih murah, tapi tidak atau belum mencapai itu karena tujuan utamanya hanya membuat proyek tanpa memikirkan hutang yang diakibatkan,” kata Tommy.

Baca: Partai Tommy Soeharto Lolos, Begini Kata Ketua Umum Golkar

Dia pun berjanji akan memperbaiki jika partainya bisa menduduki kursi pemerintahan dalam Pemilu Legislatif 2019. Partai Berkarya, Tommy melanjutkan, diharapkan bisa mengarahkan badan eksekutif untuk mengontrol anggaran negara dan daerah dengan baik. “Program-program APBN dan APBD harus pro rakyat kecil, bukan hanya segelintir orang yang ada,” kata Tommy.

Partai Berkarya yang dipimpin Tommy Soeharto dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Partai itu mendapat nomor urut 7 dalam undian yang berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta pusat, Minggu, 18 Februari 2018.