Fahri Sindir OTT Kepala Daerah, KPK: Tak Penting Ditanggapi

Sabtu, 17 Februari 2018 07:30 WIB

Penyidik memperlihatkan barang bukti uang yang disita saat OTT KPK di Lampung Tengah ketika memberikan keterangan di gedung KPK Jakarta, 15 Februari 2018. KPK menyita uang Rp 1 miliar terkait dugaan suap persetujuan DPRD untuk pinjaman daerah kepada PT SMI guna pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, enggan menanggapi kecurigaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah atas operasi tangkap tangan KPK terhadap sejumlah kepala daerah belakangan ini. Fahri Hamzah menyebut serangkaian OTT itu sebagai titipan.

"Menurut kami, itu tidak terlalu penting ditanggapi," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 16 Februari 2018.

Kecurigaan Fahri Hamzah disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 15 Februari 2018. Fahri menyebut OTT tersebut sebagai titipan karena kepala daerah yang ditangkap belakang ini merupakan kepala daerah yang kembali maju dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018.

Baca: Fahri Sindir OTT KPK Titipan, Saut Situmorang: Titipan Reformasi

Febri berujar, KPK bekerja berdasarkan bukti. Walau tak menyebut Fahri secara spesifik, Febri menuturkan beberapa pihak yang mengkritik kinerja KPK justru sering tak menyertakan bukti.

Advertising
Advertising

"Ada orang-orang tertentu yang terlalu sering mengatakan hal-hal yang tidak ada bukti sama sekali, jadi lebih baik KPK bekerja saja dan tidak perlu menggapai hal seperti itu," ucap Febri.

Menanggapi tudingan Fahri Hamzah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan lembaganya memang bekerja berdasarkan titipan. Titipan yang dimaksud adalah reformasi penegakan hukum. "KPK itu bekerja berdasarkan titipan reformasi penegakan hukum yang tertuang dalam UU KPK dan UU Pemberantasan Tipikor yang cara menjalankannya diatur KUHAP," ujarnya.

Baca: 8 Kepala Daerah yang Diduga Korupsi untuk Modal Pilkada

Saut mengaku tak mempermasalahkan jika ada pihak yang mendebat kinerja KPK. Namun dia meminta perdebatan itu dilakukan di ranah hukum. "Silakan, debat kasus yang ditangani KPK. Sesuai dengan kewenangan, itu di pengadilan, bukan di ranah lain," ucapnya.

Pada Februari ini, KPK telah melakukan OTT terhadap tiga kepala daerah. Pada Rabu, 14 Februari 2018, KPK menggelar OTT terhadap Bupati Subang Imas Aryumningsih. Imas diketahui tengah mengikuti kontestasi pilkada 2018. Bersama Sutarno, dia merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang nomor urut 2. Pasangan itu didukung Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Berkarya.

Pada Ahad, 11 Februari 2018, Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae, terjerat OTT KPK. Marianus merupakan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur 2018 yang berpasangan dengan Emmilia Nomlen. Pasangan tersebut diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PKB.

Sebelumnya, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ditangkap KPK dalam OTT pada 3 Februari 2018. Nyono merupakan calon bupati inkumben yang berpasangan dengan Subaidi Muhtar. Nyono diusung Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, PKB, Partai Amanat Nasional, dan Partai NasDem.

Berita terkait

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

21 jam lalu

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

3 hari lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

KPK Akhirnya Tetapkan Bupati Sidoarjo sebagai Tersangka, Eks Penyidik: Lambat Mengambil Langkah Hukum

16 hari lalu

KPK Akhirnya Tetapkan Bupati Sidoarjo sebagai Tersangka, Eks Penyidik: Lambat Mengambil Langkah Hukum

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo mempertanyakan lambatnya penetapan tersangka terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

25 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK Ungkap OTT Sering Bocor, Eks Penyidik Bandingkan Kinerja Kejaksaan Bongkar Korupsi Timah

28 hari lalu

Pimpinan KPK Ungkap OTT Sering Bocor, Eks Penyidik Bandingkan Kinerja Kejaksaan Bongkar Korupsi Timah

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan pernyataan pimpinan KPK bahwa informasi soal OTT sering bocor adalah bentuk pesimisme.

Baca Selengkapnya

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

30 hari lalu

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Ungkap Kemungkinan KPK Bubar Lalu Gabung Ombudsman

31 hari lalu

Alexander Marwata Ungkap Kemungkinan KPK Bubar Lalu Gabung Ombudsman

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan ada kemungkinan KPK bergabung dengan Ombudsman RI dan fokus di pencegahan.

Baca Selengkapnya

ICW Desak KPK Segera Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka

39 hari lalu

ICW Desak KPK Segera Tetapkan Bupati Sidoarjo Sebagai Tersangka

ICW tegaskan KPK harus segara menetapkan Bupati Sidoarjo sebagai tersangka lantaran konstruksi kasusnya sudah jelas.

Baca Selengkapnya

Saat Grace Natalie PSI 'Senggol' Gelora dan PKB soal Lonjakan Suara

4 Maret 2024

Saat Grace Natalie PSI 'Senggol' Gelora dan PKB soal Lonjakan Suara

Partai Gelora dan PKB 'disenggol' Grace Natalie PSI soal lonjakan suara dalam quick count sebuah lembaga survei. Apa kata Gelora dan PKB?

Baca Selengkapnya