TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menegaskan kewenangan mengenai nasib anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W. Kusuma ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta. “Kami lihat apa yang diusulkan, tapi prinsipnya sudah dikatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa ia (Mulyana) tidak bisa lagi masuk bekerja,” kata Hatta di kantornya, Selasa (21/8). Hatta juga menegaskan bahwa pernyataan Andi sudah sangat jelas. “Administrasinya tantu harus, tapi secara prinsip sudah disampaikan Menteri Hukum,” kata Hatta.Sesaat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Sabtu (18/8) lalu, Mulyana mengatakan ia akan kembali aktif di KPU mulai Rabu besok. Ia juga meyakinkan bahwa proses hukum terhadap dirinya dan rekan-rekannya di KPU merupakan kesalahan. “Sudah seharusnya mereka mendapat kebebasan,” kata dia mengenai rekan-rekannya yang masih ada di penjara.Mulyana dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun tujuh bulan atas pidana penyuapan auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Ia juga divonis 15 bulan karena melakukan korupsi dalam pengadaan kota suara pemilihan umum 2004. Fanny Febiana
Berita terkait
Diduga Korupsi, Kejaksaan Panggil Komisioner KPU Karawang
21 Maret 2016
Kejaksaan telah memeriksa 35 pegawai KPU atas dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaTim Seleksi Calon KPU-Bawaslu Didesak Terbuka
16 Februari 2012
Tim diminta untuk mempertimbangkan aspek pengalaman di bidang
pemilu dan kepemimpinan.
Sopir Andi Nurpati Minta Maaf kepada Ketua KPU
3 November 2011
Sebuah surat bisa diterima dimana saja.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Tegaskan Keberadaan Surat Asli MK
3 November 2011
"Andi Nurpati tidak yakin surat yang dibawa Matnur asli dari Mahkamah Konstitusi."
Baca SelengkapnyaDPR Panggil Dewan Kehormatan KPU Besok
13 Juli 2010
"Sesuai peraturan perundangannya yang naik adalah calon anggota KPU di urutan berikutnya," kata Ketua Komisi Pemerintahan Daerah Chairuman Harahap.
Presiden Segera Teken Surat Pemberhentian Andi Nurpati
9 Juli 2010
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meneken surat keputusan pemberhentian Andi Nurpati anggota Komisi Pemilihan Umum, dalam satu dua hari ini.
Baca SelengkapnyaSanksi bagi Andi Nurpati Diharapkan Beri Efek Jera
30 Juni 2010
"Supaya anggota KPU yang lain tidak melakukan tindakan yang sama, hingga periode kerja komisioner berakhir pada 2011," kata Hadar saat dihubungi Tempo, Rabu (30/6).
Baca SelengkapnyaAndi Nurpati Disidang Untuk Dua Kasus
28 Juni 2010
"Pusat subjeknya sama yaitu Andi Nurpati, dan sidangnya dijadwalkan besok (Selasa 29/6) sore,"u kata Jimly Assiddiqie, anggota DK di kantor KPU, Jakarta, Senin (28/6).
Kasus Andi Nurpati Harus Cepat Diselesaikan
28 Juni 2010
"Telah jelas dan cukup fakta agar DK bersidang dengan cepat untuk memutuskan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Andi Nurpati, " kata anggota Komisi Pemerintahan Arif Wibowo, Senin (28/8).
Andi Nurpati: Surat itu Tidak Dibuat Sendiri
21 Juni 2010
Andi Nurpati menyatakan surat KPU soal Pemilukada Kabupaten Toli toli bukan hasil karyanya sendiri.
Baca Selengkapnya
