TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Pansus Hak Angket KPK dari Komisi Hukum DPR Masinton Pasaribu mengatakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus harus dipatuhi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "KPK wajib melaksanakan seluruh rekomendasi yang dikeluarkan Pansus angket KPK yang nantinya akan disampaikan ke sidang paripurna," kata Masinton di Gedung DPR, Jumat, 9 Februari 2018.

Alasannya, Mahkamah Konstitusi menolak tiga permohonan uji materi penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK dalam Pasal 79 ayat 3 Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Menurut Masinton, putusan MK membuat pembentukan Pansus Hak Angket KPK menjadi sah. "Dan tentu seluruh temuan rekomendasi itu setelah disampaikan di paripurna itu adalah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia," ujar Masinton.

Baca:
Masinton Pasaribu: 11 Temuan Pansus Hak ...
Masinton Pasaribu: Pembekuan KPK untuk ...

Majelis hakim menimbang bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif yang dibentuk berdasarkan undang-undang sebagai penunjang pemerintah. KPK, kata majelis hakim, melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga eksekutif.

Dari sembilan hakim, lima orang setuju memutuskan KPK sebagai obyek hak angket DPR yang sah. Empat di antaranya mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Permohonan uji materi itu diajukan oleh empat pemohon. Keempatnya adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Direktur LIRA Institute Horas Naiborhu, sejumlah pegawai KPK, serta koalisi masyarakat sipil gabungan tim Advokasi Selamatkan KPK dari Angket DPR. Dengan demikian, KPK merupakan obyek yang sah untuk hak angket DPR.

Baca:
11 Temuan Pansus Hak Angket DPR Soal KPK
Alasan Golkar Mau Cabut Dukungan terhadap Pansus Hak Angket ...

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan KPK akan mempelajari rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, meski selama ini KPK tidak pernah menganggap keberadaan Pansus. "Kalau ada yang mengirim surat (rekomendasi) masa kami tolak?" ujar Febri di kantornya Kamis 1 Februari 2018.

Menurut Febri sejauh ini KPK belum melihat dan membaca rekomendasi Pansus Hak Angket KPK. Ia mempersilakan DPR untuk mengirimkannya untuk dipelajari terlebih dahulu oleh KPK.

Febri mengatakan KPK akan menerimanya jika rekomendasi itu dikirim oleh instansi seperti DPR. Rabu lalu, 30 Januari 2018, Pansus Hak Angket KPK menyerahkan 10 rekomendasi untuk KPK, terdapat empat aspek umum hasil rekomendasi, tentang sumber daya manusia, keuangan wewenang dan kelembagaan KPK.

Pansus Hak Angket KPK akan berakhir 12 Februari mendatang. Pansus dibentuk pada 30 Mei 2017. Kerja Pansus rampung setelah pembacaan hasil rekomendasi ini di rapat paripurna DPR bulan ini. Partai Golkar mencabut dukungannya terhadap Pansus Hak Angket. Partai Golkar mengancam akan menarik anggotanya jika Pansus tak segera rampung.

CHITRA P | TAUFIQ SIDDIQ