DPR dan Menkumham Gelar Rapat Bahas UU MD3

Reporter

Zara Amelia

Editor

Yudono Yanuar

Kamis, 8 Februari 2018 02:25 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi, Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, Anggota Baleg Hendrawan Supratikno dan Anggota DPD Dapil Jawa Timur Abdul Qadir Amir Hartono berfoto bersama usai menandatangani berkas pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, 20 November 2017. Dalam rapat ini DPR dan DPD menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 RUU. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas penambahan kursi di DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Rapat itu digelar seusai Baleg menyepakati adanya penambahan kursi dalam Rapat Panitia Kerja (Panja).

Rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang MD3 itu berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Februari 2018. Yasonna tiba di Ruang Rapat Baleg sekitar pukul 22.15 WIB. Setibanya di lokasi, Yasonna langsung menemui para pimpinan dan anggota Baleg, yakni Firman Soebagyo, Hendrawan Supratikno, Arsul Sani dan anggota lainnya.

Sebelum menggelar rapat dengan Yasonna, para anggota Baleg dari berbagai fraksi juga telah menyepakati beberapa penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo mengatakan, hampir seluruh fraksi telah menyepakati penambahan pimpinan DPR sebanyak satu kursi, MPR sebanyak tiga kursi, dan DPD sebanyak dua kursi.

Meski telah terjadi kesepakatan, hingga kini belum ada keputusan terkait penambahan kursi itu. Dengan hadirnya Yasonna, diharapkan pembahasan RUU MD3 yang cukup alot tersebut akan mendapat titik temu.

Nantinya, keputusan tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna DPR pekan depan untuk disahkan.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

8 jam lalu

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

Ibadah mahasiswa katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Kampung Poncol, Tangerang Selatan dibubarkan warga.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

10 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

13 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

13 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

15 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

4 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya