Dalam Setahun, Enam Kepala Daerah Jawa Timur Berurusan dengan KPK

Senin, 5 Februari 2018 12:04 WIB

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihatkan uang barang bukti saat konferensi pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh pejabat daerah di Gedung KPK, Jakarta, 4 Februari 2018. KPK menyita uang pecahan dolar AS sebanyak 9.500 dan Rp. 25,500.000. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Surabaya - Sebanyak enam kepala daerah di Jawa Timur berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu tahun terakhir. Kasus yang paling anyar adalah Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko yang tertangkap tangan karena diduga menerima suap pengisian jabatan kepala Dinas Kesehatan.

Selain Nyono, kepala daerah lainnya yang berperkara adalah Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii Yasin, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Bupati Nganjuk Taufiqqurahman, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus. Berikut kasus mereka:

Baca:
Bupati Jombang Tambah Kepala Daerah dari ...
Didakwa Terima Suap Rp 1,9 Miliar, Eddy ...


Bupati Jombang

KPK menangkap tangan Nyono Suharli Wihandoko di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 3 Februari 2018, dengan barang bukti uang Rp25,5 juta dan US$9.500 atau sekitar Rp128 juta. Duit itu diduga berasal dari pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jombang, Inna Soelistyowati.

Setoran itu diduga untuk menyuap agar Nyono mengangkat Inna Soelistyowati sebagai Kepala Dinas Kesehatan Jombang definitif. KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka penerima dan pemberi suap.

Advertising
Advertising


Wali Kota Madiun

Setahun sebelum Nyono ditangkap tangan, pada Februari 2017, KPK menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka tiga kasus. Ia tersangka korupsi proyek Pasar Besar Madiun, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang selama 2009-2016.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memutuskan Bambang terbukti bersalah dan menghukumnya selama enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider empat bulan penjara pada Agustus 2017. Vonis itu tiga tahun lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa.

Baca juga:
Maju di Pilkada 2018, Bupati Jombang Malah ...
Kasus Korupsi Pasar, Wali Kota Madiun Dituntut ...

Bupati Pamekasan

Lima bulan sebelum Bambang Irianto divonis, Rabu, 2 Agustus 2017, KPK menangkap tangan Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii Yasin. Ahmad, Bupati Pamekasan periode 2003-2008 dan 2013-2018, diduga menyuap Kejaksaan Negeri Pamekasan sebesar Rp250 juta.

Uang itu diberikan agar Kejaksaan menghentikan penyelidikan atas perkara tindak pidana korupsi dalam proyek infrastruktur di Desa Dasuk, Pamekasan, senilai Rp100 juta. Hakim telah memvonis Ahmad dua tahun dalapan bulan penjara serta mencabut hak politiknya selama tiga tahun.


Wali Kota Batu

Sabtu, 16 September 2017, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditangkap tangan oleh KPK. Wali Kota Batu periode 2007-2017 itu menjadi tersangka penerima suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu 2017.

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Jumat pekan lalu, 2 Februari 2017, Eddy didakwa menerima suap Rp1,9 miliar dari pengusaha Filiphus Djap. Suapnya berupa mobil Toyota New Alphard senilai Rp1,6 miliar dan uang sebesar Rp300 juta.


Bupati Nganjuk

Bupati Nganjuk, Taufiqqurahman ditangkap tangan dengan barang bukti uang Rp298,20 juta pada Rabu, 25 Oktober 2017. Bupati dua periode ini diduga menerima suap untuk jual beli jabatan bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Nganjuk pada 2017.


Bupati Mojokerto

Pada 23 November 2017, KPK menetapkan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus tersangka penyuap pimpinan DPRD Mojokerto. Tujuannya agar anggaran dari pos hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya dialihkan ke program penataan lingkungan senilai Rp13 miliar.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

3 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

5 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

13 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya