TEMPO.CO, Yogyakarta - Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Yogyakarta belum mengizinkan kantornya diakses Komisi Pemilihan Umum untuk keperluan verifikasi. "Sebelum aspirasi kami didengar, maka kami akan siagakan kader dan relawan partai untuk menjaga terus kantor PPP Yogya tiap hari," ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Yogya Fauzi Noor Afshochi kepada Tempo, Jumat, 2 Februari 2018.

Fauzi menuturkan sedikitnya ada 25 orang relawan dari berbagai sayap PPP Yogyakarta berjaga tiap pagi hingga malam di kantor yang beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram itu. Akibatnya tugas KPU untuk melakukan verifikasi partai politik kepada PPP Yogyakarta gagal dilakukan. Rumitnya, PPP Yogyakarta ini selain tak mau mengakui kubu Romahurmuziy juga tak mengakui kubu Djan Faridz. "Kami tak memihak mana pun lagi," ujar Fauzi.

Baca: Kantor PPP Yogyakarta Diduduki Massa, KPU Kesulitan Memverifikasi

Rabu, 31 Januari 2018, kata Fauzi, tiga pengurus PPP pusat datang ke Yogya karena kantor tersebut tak bisa diakses untuk verifikasi KPU. Rombongan PPP dari pusat dipimpin Sekretaris Jenderal Arsul Sani. "Pak Arsul tanya kami maunya apa. Sudah dijawab satu suara bahwa PPP Yogya ingin kembali ke khittah partai yang menjadi suara umat," ujar Fauzi.

PPP Yogyakarta awalnya merapat pada kubu Djan Faridz . Namum kondisi itu berubah. Pemicunya karena dua tokoh PPP yang sempat berseteru lama itu dinilai sama-sama tak bisa merepresentasikan PPP sebagai partai yang mewadahi aspirasi umat muslim. PPP Yogyakarta memilih tak mengakui Djan karena, salah satunya, karena yang bersangkutan membawa partai mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Simak: PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

"Kalau mau kantor ini jalannya baik-baik, kembalikan PPP ke khittah partai Kabah dan aspirasi umat. Gelar muktamar luar biasa untuk menentukan pemimpin, baru silakan kantor ini dipakai," ujarnya. Fauzi berujar PPP Yogyakarta tak menggubris meskipun partainya gagal lolos verifikasi. "Kami mengutamakan aspirasi umat, bukan mengejar jabatan."

Sebelumnya, Arsul Sani membenarkan adanya sekelompok orang yang menduduki kantor perwakilan PPP di Yogyakarta. Ia mengatakan kantor tersebut diduduki oleh sekelompok orang yang bukan pengurus PPP Yogyakarta yang sah. "Sehingga KPU tidak bisa masuk untuk melakukan verifikasi faktual," ujarnya.

Arsul berujar kelompok orang tersebut sebenarnya sudah ditawari masuk ke dalam kepengurusan PPP dengan Ketua Umum Romahurmuziy. "Namun belum mau," katanya.

PRIBADI WICAKSONO