Seorang kader mencium tangan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman PDI Perjuangan di Jakarta, 24 April 2016. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
TEMPO.CO, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP telah dinyatakan lolos verifikasi faktual tingkat pusat oleh Komisi Pemilihan Umum. Saat Proses verifikasi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ikut hadir dan termasuk sebagai sampel keterwakilan perempuan.
Namun, menurut Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto, kehadiran Puan bukan sebagai pengurus aktif. "Mengenai tugas-tugas Mbak Puan terkait dengan jabatannya di partai, saya bertanya pada Bu Ketua Umum (Megawati). Beliau (Puan) masih nonaktif hingga ada arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden Joko Widodo," ujarnya di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 29 Januari 2018.
Menurut Hasto, PDIP telah menonaktifkan Puan sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan sejak dilantik menjadi menteri. Karena itu, kata Hasto, kehadiran Puan dalam proses verifikasi faktual itu hanya untuk memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan di struktur pengurus pusat partai.
Hasto berujar rangkap jabatan bukanlah sesuatu yang tabu di PDIP. "Ketua umum partai merangkap perdana menteri, itu hal yang biasa terjadi. Menteri merangkap ketua umum, itu hal yang biasa terjadi, dan itu akan memperkuat pemerintahan yang ada," ucapnya.
PDIP, Hasto menambahkan, masih menunggu arahan Presiden perihal menteri yang rangkap jabatan. "Sekiranya, Presiden memberikan pertimbangan lain. Dalam rangka konsolidasi politik yang terus menerus dilakukan Presiden, jika diberikan kesempatan kepada menteri untuk rangkap jabatan, Mbak Puan menyatakan sikap menerima," tuturnya.
