PDIP Akan Bicara ke Jokowi Soal Posisi Puan Maharani di Partai

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan akan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait opsi kembali aktif atau tidaknya Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusiaan dan Kebudayaan, Puan Maharani sebagai pengurus partai.

    "Tentu saja kami akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada bapak Presiden," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 22 Januari 2018.

    Baca juga: Presiden Jokowi Pastikan Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan

    Wacana untuk kembali mengaktifkan Puan sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP mencuat setelah Jokowi mempersilahkan beberapa menterinya untuk rangkap jabatan.

    Yang terbaru, Menteri Sosial, Idrus Marham tetap menjabat sebagai sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif Partai Golkar dan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto yang rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    Hasto mengatakan, selama ini PDIP konsisten untuk menjalankan kebijakan Presiden tentang menteri yang menjadi pengurus pusat partai harus mengundurkan diri. Hasto beranggapan, hal tersebut dilakukan karena menteri harus berkonsentrasi penuh pada tugasnya sebagai pembantu presiden.

    Baca juga: Airlangga Rangkap Jabatan, Fadli Zon Ingatkan Komitmen Presiden

    Hasto kemudian berharap kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan. "Untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif ditinjau dari dukungan parpol di DPR, maka kedepan larangan tentang rangkap jabatan tersebut perlu dipertimbangkan kembali," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.