KPU Diminta Antisipasi Keterlibatan Anak dalam Kampanye Pilkada

Selasa, 23 Januari 2018 17:53 WIB

Jika kasus ini ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), maka rehabilitasi sosial adalah sebuah keniscayaan.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemui komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskusikan perlindungan anak pada masa Pilkada 2018 maupun pemilu 2019. Ketua KPAI Susanto mengatakan, KPU perlu mengantisipasi keterlibatan anak dalam kampanye pilkada serentak 2018 maupun pemilu 2019.

“KPAI meminta KPU memastikan kampanye ramah anak ,” kata Susanto di kantor KPU, Selasa, 22 Januari 2018.

Menurut Susanto, desakan ini sesuai dengan Pasal 15 poin a Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalalahgunaan kegiatan politik. Susanto mengatakan, hal yang mendesak saat ini adalah soal konten kampanye politik di media sosial. Menurutnya, selain isu SARA, isu tentang anak dalam kampanye juga harus diperhatikan oleh KPU.

Baca juga: Pilkada 2018, Baru 9 Calon Gubernur Mendaftar di Hari Pertama

“Agar anak terhindar dari isu-isu yang tidak layak didengar dan disaksikan oleh anak selama proses kampanye,” tutur Suseno.

Advertising
Advertising

Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan, KPU menyambut baik rekomendasi dari KPAI. Menurut Ilham, usulan dari KPAI ini sangat bisa direalisasikan. Hal itu, kata Ilham, karena KPU memang berwenang untuk memeriksa atribut-atribut kampanye sebelum digunakan masing-masing tim sukses calon kepala daerah. Ilham berujar, KPU juga telah mendiskusikan soal konten kampanye di media sosial ini dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Kami sedang melakukan penjajakan MoU dan mengusahakan agar rekomendasi KPAI bisa direalisasikan,” tutur Ilham.

Baca juga: Jenderal Maju di Pilkada, Perludem: Partai Mau Calon yang Instan

Susanto mengatakan, KPAI juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pengawasan pelanggaran kampanye yang melibatkan anak. “Termasuk perlindungan anak dalam indeks kerawanan pemilu (KIP) yang dbuat Bawaslu di beberapa daerah yang menjadi potensi konflik,” kata Susanto. KPAI juga membuka posko pengaduan secara online dan membuat kelompok kerja yang akan mengadvokasi kampanye ramah anak ke daerah-daerah selama Pilkada 2018.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

12 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

15 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

18 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya