Presiden Joko Widodo menunjukan sertifkat tanah untuk rakyat saat menyampaikan pidatonya di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 4 Desember 2017. Presiden secara simbolis menyerahkan 10 ribu sertifikat tanah untuk warga di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Palembang – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui konflik agraria di Indonesia masih sangat tinggi. Jokowi sudah membuktikan, setiap ia kunjungan kerja ke daerah, masyarakat setempat pasti mengeluhkan konflik lahan tersebut.
“Namun bila 80 juta sertifikat tanah tersebar, konflik agraria selesai,” ujarnya saat menyerahkan 5.534 sertifikat tanah kepada warga Provinsi Sumatera Selatan di PSCC Palembang, Senin, 22 Januari 2018.
Menurut Jokowi langkah pemerintah memberikan sertifikat secara bertahap merupakan usaha untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut. “Tanah masyarakat harus kuat secara hukum,” ujarnya.
Jokowi menuturkan, sebenarnya sertifikat yang harus disebarkan ke seluruh tanah air sebanyak 126 juta. Sejak 2015, kata Presiden, pemerintah sudah berupaya mencicil agar jumlah tersebut terpenuhi. “Hasilnya 46 juta sertifikat sudah dikeluarkan,” kata Jokowi.
Pada 2017, menurut Jokowi, pemerintah kembali mengeluarkan 5 juta sertifikat. Targetnya pada 2018 berjumlah 7 juta dan 2019 sebanyak 9 juta sertifikat tanah.
“Penyelesaian sertifikat tanah ini adalah PR pemerintah. Targetnya tahun 2025 selesai. Menteri dan dinas terkait harus kerja keras, kalau tidak akan dicopot saja,” kata Jokowi dan langsung disambut tepuk tangan warga.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan bekerja keras melaksakan program strategis dan unggulan ini. “Ini adalah bukti hadirnya pemerintah di tengah masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan ini, pihaknya juga memberikan 505 sertifikat tanah untuk tempat ibadah. “Harus jelas batas-batas tanah itu, dan harus diakui oleh negara,” ujar Sofyan.
