Bambang Soesatyo: Tidak Ada Fraksi DPR Dukung LGBT

Senin, 22 Januari 2018 12:06 WIB

Dalam laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2016, tercatat harta politikus Partai Golkar itu mencapai Rp 62,7 miliar. dok. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan DPR menolak tegas legalitas keberadaan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. "Sikap DPR tegas, menolak LGBT," ujar Bambang di kompleks DPR/MPR, Senayan, Senin, 22 Januari 2018.

Bambang mengaku sudah mengecek hasil rapat Komisi III dan tidak ada satu fraksi pun yang mendukung LGBT. "Tidak ada yang mendukung perilaku yang merusak moral bangsa ini," ucapnya.

Baca:
Soal LGBT, Bambang Soesatyo: Semangat DPR...
Janji Ketua DPR kepada Buya Syaffi Maarif Soal LGBT

Bambang menuturkan Komisi III yang membidangi hukum malah memperluas pemidanaan terhadap LGBT. Seperti kurungan penjara hingga 8 tahun dan hubungan sesama jenis yang termasuk dalam pidana susila.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan sudah ada lima fraksi partai yang menyetujui legalitas LGBT. Pernyataan itu dibantah Bambang. Dia tidak yakin dengan pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut. "Saya yakin pernyataan itu (akibat) miskomunikasi," ujarnya.

Advertising
Advertising

Baca juga:
Buya Syafii Minta Bambang Soesatyo agar DPR...
Pakar Hukum: Ada Kekosongan Hukum tentang...

Menurut Bambang, tindakan pencabulan, hubungan seksual terhadap anak, dan hubungan sesama jenis ini harus dihentikan.

Ia mengaku siap mempertaruhkan jabatannya jika perilaku LGBT legal di Indonesia. Untuk mencegahnya, Bambang mengatakan DPR saat ini sedang membahas pemidanaan LGBT dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Semangatnya untuk memperluas pemidanaan, bukan malah melegalkan."

SIDDIQ | M. YUSUF MANURUNG

Berita terkait

Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

6 jam lalu

Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

DPR menilai ada kelemahan dalam pengawasan internal di Kementerian Komdigi, dulu Kominfo, sehingga pegawainya justru melindungi situs judi online.

Baca Selengkapnya

10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

23 jam lalu

10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

Belanja kementerian/lembaga atau K/L dalam APBN 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

1 hari lalu

Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

Pertemuan antara legislator Indonesia dan Korea Selatan membahas keberlanjutan hubungan kerja sama yang telah terjalin selama 51 tahun.

Baca Selengkapnya

Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

1 hari lalu

Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Ketua DPR, Puan Maharani, meminta agar pemerintah fokus membantu karyawan Sritex supaya tak ada PHK.

Baca Selengkapnya

Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

1 hari lalu

Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.

Baca Selengkapnya

MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

1 hari lalu

MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

Wakil Ketua DPR Adies Kadir merespons permintaan MK untuk memisahkan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membuat UU baru.

Baca Selengkapnya

Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

1 hari lalu

Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

Anggota Komisi II DPR mengusulkan delapan UU politik agar dipertimbangkan untuk direvisi dengan metode omnibus law.

Baca Selengkapnya

Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

1 hari lalu

Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Komisi XII DPR. Berikut seputar DRP Pigai dengan DPR.

Baca Selengkapnya

Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

1 hari lalu

Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

Ketua KPU Mochammad Afifuddin merespons usulan salah satu anggota DPR agar KPU diubah menjadi lembaga adhoc dua tahun saja.

Baca Selengkapnya

Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

1 hari lalu

Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

Menurut Willy Aditya, tidak ada alasan untuk menunda pengesahan RUU PPRT.

Baca Selengkapnya