Bukan hanya mobil, saat handphone masih menjadi barang mewah, pria yang akrab disapa Bamsoet itu telah mampu membeli dan memilikinya. Bahkan Pimpinan Redaksi tempatnya bekerja kala itu belum memilikinya. dok. TEMPO/Dwi Narwoko
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan Dewan akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas kesimpulan dan rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket. Ia memastikan tak akan ada usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Kita berikan kesempatan KPK untuk memberikan pandangannya kalau beliau berkenan hadir menanggapi forum paripurna jauh lebih baik," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 19 Januari 2018.
Bambang mengatakan bahwa rekomendasi dan kesimpulan pansus akan disampaikan kepada setiap fraksi untuk dipelajari. Nantinya, setiap pandangan mini fraksi dibawa ke forum pansus. "Kalau sudah sepakat dirangkum kemudian dibawa ke paripurna," kata dia.
Bambang, yang juga politikus Partai Golkar, mengatakan rekomendasi itu akan dikirimkan ke pimpinan KPK untuk dimintai tanggapan. "Apa yang perlu ditambahkan dikurangi atau disempurnakan, kita membuka ruang untuk menanggapi secara tertulis atau langsung menanggapi di paripurna," ujarnya.
Bambang berharap pimpinan KPK dapat hadir dalam undangan DPR dan memberikan pandangan. Tujuannya, mencapai titik temu beberapa perbaikan yang harus dilaksanakan KPK. "Saya khawatir kalau rekomendasi itu tidak dijalankan," ujarnya.
Beberapa persoalan masuk dalam gambaran kesimpulan dan rekomendasi dari pansus hak angket. Beberapa di antaranya adalah tata kelola barang rampasan dan tata kelola penindakan. "Seperti status seorang tersangka jangan lebih dari setahun. Saya enggak tahu detailnya, tunggu saja," ujarnya.
Pansus Angket KPK dibentuk DPR saat KPK tengah menyidik kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik, yang melibatkan sejumlah anggota DPR, termasuk Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR (kini diduduki Bambang Soesatyo). Ketika itu, kursi Ketua Umum Golkar masih diduduki Setya. DPR mengebut pembahasan sebelum 14 Februari 2018.
Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi
1 hari lalu
Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi
Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
4 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Wikinara merupakan perusahaan network marketing terdaftar di Kementrian Perdagangan RI yang fokus dalam pemasaran produk nutrisi, kecantikan dan alat kesehatan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
5 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar
9 hari lalu
Ketua MPR Terima Aspirasi APLI tentang Direct Selling di Lokapasar
Bamsoet berpendapat keberpihakan terhadap pelaku industri direct selling sangat penting. Ekosistem ini mampu membuka lapangan lebih dari delapan juta tenaga kerja sebagai distributor.
