TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo resmi melantik Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham menjadi Menteri Sosial pada Rabu, 17 Januari 2018. Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, mengatakan masuknya Idrus dalam kabinet merupakan bagian dari strategi Presiden Jokowi.

“Strategi untuk lebih memastikan bahwa Golkar nanti betul-betul solid mendukung Jokowi dalam pilpres 2019,” ucap Sebastian saat dihubungi Tempo pada Rabu, 17 Januari 2018.

Baca: Reshuffle Jilid III, Bertambahnya Jatah Golkar di Kabinet

Sebastian berujar, strategi itu perlu dibuat mengingat Golkar saat ini hanya mengisi dua jatah menteri di kabinet Jokowi. Dua jabatan itu adalah Menteri Perindustrian yang dijabat Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Kemaritiman yang dijabat Luhut Binsar Pandjaitan. “Ketika Pak Idrus masuk, itu paling tidak menambah jumlah,” tuturnya.

Sebastian juga mengatakan masuknya Idrus dalam kabinet melalui momen yang tepat. Idrus masuk karena Khofifah Indar Parawansa maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. “Cara masuknya elok, tidak ada pihak yang merasa tersingkir,” ucapnya.

Baca: Menteri Sosial Idrus Marham, Dosen yang Aktivis Organisasi

Nama Idrus Marham sebagai calon Menteri Sosial ramai beredar pada hari terakhir Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, Rabu, 20 Desember 2017. Dalam draf surat keputusan Golkar yang diperoleh Tempo, nama Idrus Marham disiapkan menggantikan Khofifah.

Idrus Marham merupakan doktor ilmu politik lulusan Universitas Gadjah Mada yang terjun ke dunia politik sejak terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilihan Umum 1997. Setelah itu, melalui Partai Golkar, ia terpilih sebagai anggota DPR tiga periode berturut-turut, yakni 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2004, dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III.