JK: Luhut dan Susi Punya Sikap yang Sama Soal Penenggelaman Kapal

Jumat, 12 Januari 2018 16:39 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengukuhkan pengurus pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia masa khidmat 2017-2022 di Masjid Istiqlal, Jakarta, 12 Januari 2018. Sejumlah pejabat negara masuk dalam jajaran pengurus pusat DMI. Foto: Biro Sekretariat Wakil Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tidak berniat menyerang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ihwal perlu atau tidaknya penenggelaman kapal. Kedua menteri itu, menurut JK, mempunyai sikap yang sama.

"Semua mendukung kok, hanya gaya bicaranya berbeda. Presiden Jokowi bicara dengan gaya dia, Luhut bicara dengan gaya Batak yang langsung," ujar JK, ketika dicegat di Masjid Istiqlal, Jumat, 12 Januari 2018.

Diberitakan sebelumnya, Luhut meminta Susi menghentikan operasi penenggelaman kapal. Menurut Luhut, sudah saatnya Susi fokus ke hal lain, seperti peningkatan ekspor ikan Indonesia yang mulai turun. Selain itu, kata Luhut, kapal yang biasa ditenggelamkan Susi sebenarnya bisa menjadi aset negara.

Baca juga: JK Tanggapi Perdebatan Penenggelaman Kapal Menteri Susi dan Luhut

Susi diduga berbeda dalam menangkap pesan yang disampaikan Luhut. Melalui cuitannya di Twitter beberapa hari lalu, Susi menegaskan penenggelaman kapal sesuai dengan Undang-Undang Perikanan dan hal itu harus disosialisasi.

Presiden Joko Widodo sampai turun tangan merespons perdebatan keduanya. Di depan awak media pada Rabu lalu, 10 Januari 2018, Jokowi mengatakan apa yang dilakukan Susi sudah benar, yaitu menenggelamkan kapal untuk memberikan efek jera. Namun, menurut dia, permintaan Luhut juga jelas bahwa peningkatan ekspor ikan tak boleh dilupakan.

Baca juga: Enggan Komentari Kapal, Susi Pudjiastuti Layani Swafoto Warga

JK pun mengatakan tidak mempermasalahkan penenggelaman kapal yang dilakukan Susi. Ia hanya menegaskan bahwa penenggelaman kapal bukanlah hal yang sifatnya wajib di Undang-Undang Perikanan dan sudah saatnya Susi fokus ke ekspor. "Artinya, sudah cukup penenggelamannya. Itu sudah cukup jelas artinya, sama saja kok," tuturnya.

Mengutip Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perikanan, penenggelaman ikan adalah hal yang dapat dilakukan penegak hukum terhadap kapal-kapal ilegal yang ditahan. Dengan kata lain, penenggelaman kapal adalah pilihan, bukan keharusan.

JK

Berita terkait

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

8 jam lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

11 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

27 hari lalu

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

47 hari lalu

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

47 hari lalu

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

58 hari lalu

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.

Baca Selengkapnya

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

58 hari lalu

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

59 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

59 hari lalu

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

Jusuf Kalla atau JK mengomentari berbagai soal dalam Pemilu 2024, APBN makan siang gratis, hingga usung hak angket untuk indikasi kecurangan pemilu.

Baca Selengkapnya

JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

59 hari lalu

JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

JK menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.

Baca Selengkapnya