Bahas Pilkada, DPR Akan Rapat Gabungan dengan KPK Hingga Polri

Reporter

Adam Prireza

Kamis, 11 Januari 2018 15:08 WIB

Ilustrasi Pilkada 2018

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Zainudin Amali mengatakan DPR RI akan mengadakan rapat gabungan dengan beberapa lembaga mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Pelaksana tugas Ketua DPR Fadli Zon dijadwalkan akan memimpin rapat itu. “Kami akan membahas beberapa isu di pilkada saat ini,” kata Zainudin di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Menurut Zainuddin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo akan hadir dalam rapat itu. Selain mereka akan hadir juga perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilu.

Baca:
Dinasti Politik di Pilkada 2018, Bawaslu Perketat ...
Ada 19 Calon Tunggal di Pilkada 2018

Ia mengatakan masalah penting yang akan dibahas dalam rapat DPR itu adalah maraknya politik uang, isu sara, serta keterlibatan penegak hukum dalam pilkada. Menurut Zainudin, aparat penegak hukum berpotensi digunakan oleh calon-calon tertentu untuk melemahkan lawannya. Ia beranggapan sebaiknya para calon yang bermasalah soal hukum agar diproses kembali setelah pilkada usai.

Polri tidak bisa memutuskan sendiri, kata Zainudin, ia pun mengundang KPK, Jaksa Agung, serta Kemendagri yang terlibat dalam pilkada. “Itu yang saya maksudkan jangan sampai kontestasi ini melibatkan atau menyeret2 penegak hukum,” kata dia.

Baca juga: Keluarga Inkumben di Pilkada 2018, Politik ...

Pilkada 2018 sudah dimulai. Proses pendaftaran para calon yang berlangsung tiga hari kemarin pun telah selesai. Banyak pengamat politik mengkhawatirkan kembali maraknya politik uang.

Advertising
Advertising

Polri akan bekerjasama dengan KPK untuk mencegah praktek itu. Kedua lembaga itu berencana membuat satuan tugas khusus untuk mengawasi transaksi haram di sekitar pilkada.

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya