Keluarga Inkumben di Pilkada 2018, Politik Dinasti Dianggap Biasa

Para peneliti dari Perludem Fadli Ramadhanil, Pusako Univ. Andalas Feri Amsari, ICW Donal Fariz, Lingkar Madani Ray Rangkuti, Pukat UGM Oce Madril, ICW Almas Sjafrina, mengikuti diskusi politik dinasti, korupsi dan Pilkada serentak, di Kantor ICW, Jakarta, 13 Januari 2017. Dalam diskusi ini para peneliti menyatakan masyarakat sebagai pemilih punya peran besar untuk memutus dinasti politik. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan politik dinasti di Indonesia sudah marak. Menurut dia, hal itu disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penghormatan hak politik setiap warga negara.

"Sudah dianggap biasa saja, putusan MK tidak mempersoalkan hal ini," kata Sebastian kepada Tempo, Rabu, 10 Januari 2018. Pada Pilkada 2018, setidaknya ada enam bakal calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik, memiliki hubungan keluarga dengan inkumben.

Baca:

Larangan keluarga inkumben mencalonkan diri pernah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 7 huruf r. Namun Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal ini dalam perkara uji materi pada tahun yang sama. 

Sebastian menuturkan politik dinasti di Indonesia banyak yang memanfaatkan fasilitas petahana. Calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan inkumben biasanya mendompleng popularitas untuk memenangkan pilkada. "Namun perhatian publik sangat kurang terhadap hal seperti ini," kata dia.

Partai Golkar, misalnya mengakui bahwa popularitas calon dari keluarga inkumben menjadi salah satu pertimbangan untuk diusung pada Pilkada. "Popularitas itu penting, semua partai ingin menang di Pilkada," kata Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid, Selasa, 9 Januari 2018. Tapi, Nurdin memastikan, dukungan partai terhadap bakal calon kepala daerah tetap diikuti penilaian terhadap kompetensi dan prestasi.

Baca juga:

Hal senada diutarakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Selain mendukung Dodi Reza, PDIP mengusung Karolin Margret Natasha untuk menggantikan ayahnya, Cornelis, dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat. "Yang tidak boleh itu jika dicalonkan karena nepotisme," kata Hasto.

Sebastian mengatakan ada kemungkinan kurang baik jika pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang berasal dari satu keluarga. "Kalau soal korupsi tidak bisa dipastikan, sebab kalau ada bukti korupsi pasti diproses secara hukum," ujar Sebastian.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan menuturkan dinasti politik patut dicurigai sengaja dibentuk untuk melindungi praktik korupsi di pemerintahan sebelumnya. "KPK akan terus memantau mereka yang mulai membentuk dinasti," kata dia, Selasa, 9 Januari 2018.

CHITRA PARAMAESTI | HUSSEIN ABRI DONGORAN | AHMAD FAIZ | INDRI MAULIDAR






Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Kepala Daerah Terbanyak yang Ditangkap KPK

3 September 2021

Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Kepala Daerah Terbanyak yang Ditangkap KPK

Tercatat dalam lima tahun terakhir ada 14 kepala daerah dari Jawa Timur yang ditangkap KPK.


Bupati Probolinggo dan Potret Politik Dinasti

30 Agustus 2021

Bupati Probolinggo dan Potret Politik Dinasti

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari terjaring OTT KPK bersama suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR dari Partai Nasdem.


Gubernur Lemhanas: Politik Dinasti Mengancam Demokrasi di Daerah

11 Februari 2021

Gubernur Lemhanas: Politik Dinasti Mengancam Demokrasi di Daerah

Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo menyoroti munculnya politik dinasti pada perhelatan Pilkada


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Banyak Calon Tunggal di Pilkada 2020, Busyro Muqoddas: Demokrasi Kian Sakit

9 September 2020

Banyak Calon Tunggal di Pilkada 2020, Busyro Muqoddas: Demokrasi Kian Sakit

Hingga saat ini, terhitung setidaknya ada 28 potensi pasangan calon tunggal di Pilkada 2020. Ini setara dengan 10,37 persen dari total bakal calon.


Pengamat Sebut Dinasti Politik Indonesia Mirip Filipina yang Predatoris

30 Juli 2020

Pengamat Sebut Dinasti Politik Indonesia Mirip Filipina yang Predatoris

Burhanuddin Muhtadi mengatakan predatoric dynasty bisa merujuk pada pengalaman dinasti politik yang terjadi di Filipina.


Ketua PSI Bantah Dukung Dinasti Politik terkait Putri Ma'ruf Amin

19 Januari 2020

Ketua PSI Bantah Dukung Dinasti Politik terkait Putri Ma'ruf Amin

Ketua PSI Grace Natalie menilai ikut sertanya Siti Azizah dalam konvensi PSI calon Wali Kota Tangerang Selatan bukan dinasti politik.


PDIP: Bodoh Jika Jokowi Mau Rusak Reputasi Karena Gibran - Bobby

22 Desember 2019

PDIP: Bodoh Jika Jokowi Mau Rusak Reputasi Karena Gibran - Bobby

PDIP mengatakan Jokowi tak akan ikut campur dalam pencalonan Gibran dan Bobby


Perludem: Gibran Dapat Jalan Pintas, Wajar Diduga Politik Dinasti

22 Desember 2019

Perludem: Gibran Dapat Jalan Pintas, Wajar Diduga Politik Dinasti

Perludem mengatakan wajar jika masyarakat menganggap Gibran melanggengkan politik dinasti.


Pilkada Tangsel, Pengamat: Butuh Pemimpin Bebas dari Dinasti

27 Juli 2019

Pilkada Tangsel, Pengamat: Butuh Pemimpin Bebas dari Dinasti

Menjelang Pilkada, pengamat politik UIN Syarif Hdayatullah Ali Munhanif menilai Tangerang Selatan membutuhkan pemimpin yang terbebas dari dinasti.